UKW Bukan Formalitas, Ketua Umum JMSI Dorong Wartawan Rajin Riset

Desanesia– Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Dr. Teguh Santosa, menegaskan bahwa pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bukanlah proses yang bersifat basa-basi atau sekadar formalitas belaka.

Menurutnya, kebutuhan masyarakat akan wartawan yang berkualitas sama tingginya dengan kebutuhan akan kehadiran media yang profesional guna menyehatkan demokrasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Dr. Teguh Santosa dalam sambutannya pada pembukaan acara UKW hasil kerja sama JMSI dan Pikiran Rakyat di Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu, (30/9). Hadir dalam acara Ketua Dewan Pers, Profesor Komarudin Hidayat, serta jajaran penguji dan peserta.

Teguh menekankan pentingnya sinergi antara wartawan berkualitas dan media profesional agar pers nasional mampu menjadi pilar demokrasi yang sehat.

“Mestinya, wartawan yang berkualitas dan media profesional ini dapat berjalan seiring, sehingga pers nasional kita benar-benar berkualitas dan mampu menyehatkan demokrasi, bukan sekadar memproduksi kebisingan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia menyoroti tantangan besar industri media akibat masifnya penyebaran kabar bohong (hoaks) dan ujaran kebencian seiring kemajuan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence / AI).

Isu ini bahkan telah menjadi sorotan serius para pemimpin dunia dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Kini berkembangan desakan agar pengembang AI tunduk pada hukum internasional.

Lebih jauh, Teguh mengungkapkan kekhawatiran global terhadap pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT) dan AI yang mulai merambah sektor keamanan strategis.

Ia mencontohkan pembahasan dalam perjanjian internasional penangkalan senjata nuklir (Non-Proliferation Treaty) mengenai potensi risiko pengambilan keputusan darurat perang yang dikendalikan secara otomatis oleh sistem mesin.

“Ada kekhawatiran jika suatu saat nanti keputusan untuk mendefinisikan ancaman dan menyatakan perang dikendalikan oleh sistem AI, hal itu bisa berakibat fatal,” ungkapnya.

Menghadapi kompleksitas ruang digital saat ini, Teguh memandang pentingnya kehadiran wartawan cerdas yang gemar melakukan riset mendalam.

Budaya riset ini diyakini mampu menyelamatkan masyarakat dari jebakan optik algoritma atau yang diistilahkan sebagai algo-sapiens.

“Jika wartawannya rajin meriset, secara teoretis masyarakat akan selamat dari jebakan optik algoritma atau yang oleh Prof. Komaruddin disebut sebagai algo-sapiens,” jelasnya.

Kendati demikian, mitigasi di tingkat hilir saja belum cukup, sebab diskursus di dunia nyata dan dunia maya kini sudah tidak sejalan akibat maraknya akun anonim. Ia mengibaratkan situasi disrupsi informasi ini seperti tsunami yang mengotori seluruh sumber air, di mana masyarakat akan tetap mencari air bersih.

Sebagai langkah mitigasi yang komprehensif, Teguh melontarkan gagasan krusial mengenai penataan ruang digital. Ia mengusulkan pemberlakuan kebijakan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk satu akun media sosial agar aktor di dunia maya dan dunia nyata menjadi selaras.

“Salah satu bentuk mitigasi yang mungkin kontroversial—dan mohon maaf jika keliru, tetapi tetap perlu saya suarakan—adalah pemberlakuan kebijakan satu NIK untuk satu akun media sosial,” tuturnya.

Meski gagasan tersebut berisiko memicu perdebatan terkait kebebasan berpendapat, Teguh menegaskan bahwa substansi persoalannya terletak pada manipulasi algoritma yang kerap mengeksploitasi emosi publik.

“Persoalan sesungguhnya bukanlah tentang kebebasan itu, melainkan bagaimana algoritma saat ini secara manipulatif memilihkan konten-konten tertentu, sehingga energi publik habis hanya untuk membahas hal tersebut,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Dr. Teguh Santosa berharap para wartawam yang mengikuti uji kompetensi dapat terus merawat idealisme dalam menyajikan informasi berkualitas di tengah arus optik algoritma media sosial. [nfa]