Indeks
Jadikan Koperasi Merah Putih Instrumen Ekonomi Baru, Kemenkop Bidik Milenial dan Gen Z
Desanesia – Upaya membangun koperasi sebagai instrumen ekonomi baru tengah difokuskan Kementerian Koperasi melalui pembenahan menyeluruh, mulai dari strategi komunikasi, digitalisasi data, penguatan regulasi, hingga pembangunan ekosistem pendidikan dan pembiayaan. Langkah tersebut dimabil agar koperasi mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menarik keterlibatan aktif generasi milenial dan Gen Z. Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono menegaskan keyakinannya, generasi muda Indonesia memiliki kapasitas besar untuk tumbuh sebagai pelaku ekonomi yang andal, dengan koperasi sebagai salah satu medium utama pengembangan usaha dan produktivitas. “Di tahun 2026 ini ada beberapa perubahan strategi yang sudah dan sedang dilakukan Kementerian Koperasi. Yang pertama adalah perubahan strategi komunikasi,
Dampak Banjir Sumut–Aceh Belum Usai, Stafsus Menteri Imipas Turun Salurkan Bantuan ke Warga
Desanesia – Banjir yang menerjang sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh masih meninggalkan persoalan besar bagi warga terdampak. Hingga saat ini, situasi di berbagai lokasi belum sepenuhnya kembali normal meski bencana telah berlangsung cukup lama. Jalur menuju kawasan terdampak pun masih sulit dijangkau, sementara ribuan warga terpaksa bertahan dalam kondisi darurat dengan keterbatasan kebutuhan pokok, mulai dari bahan pangan, air bersih, hingga layanan kesehatan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah pusat agar negara tetap hadir di tengah masyarakat yang terdampak bencana. Situasi tersebut menunjukkan, dampak bencana masih nyata dirasakan masyarakat, meski banjir telah terjadi beberapa waktu lalu. Dalam
Kepala Desa Diminta Pastikan Pemutakhiran Data Tunggal Akurat
Desanesia – Pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi fondasi utama dalam memastikan program perlindungan sosial berjalan tepat sasaran hingga tingkat desa. Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan pentingnya peran kepala desa dan pilar sosial sebagai penentu kualitas data yang digunakan dalam penetapan kebijakan nasional. Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf menyampaikan, akurasi data sosial ekonomi sangat bergantung pada ketelitian pendataan di tingkat desa sebagai titik awal pengambilan keputusan di tingkat pusat. “RT, RW, kepala desa, dan pendamping sosial memiliki peran kunci. Jika pendataan di desa akurat, maka kebijakan di tingkat pusat juga akan tepat,” kata Yusuf saat membuka Sosialisasi DTSEN yang
Libatkan Bupati se-Indonesia, Mendes Yandri Dorong Pemerataan Ekonomi Desa
Desanesia – Pemerintah kabupaten dinilai memilih peran krusial untuk menggerakkan potensi desa sekaligus menekan angka kemiskinan secara merata. Karenanya, pelibatan bupati di seluruh Indonesia menjadi strategi utama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dalam mendorong pemerataan ekonomi desa. Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto menegaskan, keterlibatan kepala daerah di tingkat kabupaten hingga provinsi akan memperbesar peluang tercapainya pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan sebagaimana tertuang dalam Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto. “Saya ingin bekerja sama dengan seluruh Bupati se-Indonesia. Apa potensi, peluang yang bisa kita kerjasamakan. Kami siap melakukan kolaborasi bersama Bapak Ibu untuk mewujudkan Asta Cita ke-6
Kopdes Merah Putih, Panggung bagi Generasi Muda Bangun Ekonomi Desa
Desanesia – Penguatan ekonomi desa melalui koperasi bakal diarahkan untuk menjawab tantangan generasi muda. Pemerintah menempatkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) sebagai ruang aktualisasi sekaligus wahana bisnis bagi anak muda, khususnya generasi Z dan milenial, agar dapat berkarya dan membangun usaha dari desa. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan, kehadiran Kopdes/Kel dirancang sebagai wadah pemberdayaan generasi muda. Selain menjadi sarana berwirausaha, program tersebut diharapkan mampu menyerap tenaga kerja terdidik di desa, terutama para sarjana muda. Program pembentukan 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih diproyeksikan menjadi solusi atas persoalan pengangguran di pedesaan. Dengan keterlibatan aktif generasi muda, Kopdes/Kel Merah Putih diharapkan berfungsi sebagai penggerak
Perubahan Iklim Ancam Desa, Mendes Yandri Ajak Kolaborasi Lintas Negara
Desanesia – Perubahan iklim kian menempatkan desa sebagai wilayah paling rentan sekaligus garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan global. Dampak krisis iklim mulai dari banjir hingga hilangnya permukiman desa, menjadi alasan kuat perlunya kolaborasi lintas negara untuk memperkuat ketahanan desa menghadapi bencana. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan, perubahan iklim telah menimbulkan dampak serius bagi desa-desa di berbagai wilayah Indonesia. Bencana banjir, misalnya, telah dirasakan langsung masyarakat desa di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, hingga Sulawesi Utara. “Di Aceh itu banyak desa yang hilang, yang selama ini desanya ada menjadi tidak ada karena
Dewan Pers Dukung Penguatan Perlindungan Hukum Wartawan, Segera Kaji Implikasi Putusan MK
Desanesia – Dewan Pers mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperkuat posisi perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Putusan tersebut dinilai sebagai langkah penting untuk memastikan kemerdekaan pers tetap terjaga, sekaligus menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa pemberitaan melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Pers. Penegasan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menanggapi dikabulkannya sebagian permohonan uji materi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang diajukan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum). “Saya senang dan mendukung keputusan MK yang melindungi kebebasan pers,” kata Komaruddin kepada wartawan, Selasa, 20 Januari 2026. Kendati begitu, Komaruddin menyebut
Kembalikan UUD 1945 Asli untuk Bangkitkan Ekonomi Rakyat Lewat Koperasi
Desanesia – Gagasan menjadikan koperasi sebagai penopang utama perekonomian nasional dinilai sulit terwujud selama arah konstitusi masih berpijak pada hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan konstitusi pada periode 1999–2002 dianggap menggeser fondasi ekonomi bangsa ke arah liberalisme, sehingga nilai gotong royong dan asas kekeluargaan yang melekat pada koperasi kehilangan ruang berkembang. Ketua Umum Koperasi Forum Silaturahmi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fospem NKRI), Agustian Jamaludin, mengatakan, pemulihan peran koperasi sebagai sokoguru ekonomi hanya dapat dicapai apabila konstitusi negara dikembalikan ke bentuk asli sebagaimana disahkan pada 18 Agustus 1945. Ia menilai, liberalisasi yang lahir dari amandemen telah menciptakan ketimpangan
Kelurahan Ragunan Jadikan Koperasi Merah Putih sebagai Instrumen Kesejahteraan Warga
Desanesia – Penguatan ekonomi warga berbasis kebutuhan dasar menjadi fokus utama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) Kelurahan Ragunan, Jakarta Selatan. Melalui pengembangan usaha di sektor sandang dan pangan, koperasi diarahkan sebagai instrumen kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kebersamaan dan partisipasi warga. Sekretaris Lurah Ragunan, Moch. Nurjamin, menuturkan, seluruh program kerja kelurahan yang telah berjalan akan terus dipertahankan sekaligus ditingkatkan agar kualitas pelayanan publik semakin dirasakan masyarakat. “Pada dasarnya semua program-program yang akan dilakukan tetap sama seperti posyandu, meningkatkan kesejahteraan warga dan lainnya,” ucap Nurjamin di kantor Kelurahan Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Januari 2026. Selain sektor sosial dan
Kemendes PDT Siapkan Langkah Strategis Tangani Desa Blank Spot
Desanesia – Keterbatasan akses internet yang dialami ratusan desa di Sulawesi Tengah dinilai berpotensi menghambat transformasi ekonomi desa, terutama pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kondisi tersebut mendorong Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk menjadikan percepatan digitalisasi sebagai prioritas pembangunan wilayah perdesaan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mended PDT), Yandri Susanto, menyatakan kesiapan pemerintah pusat untuk membantu mengatasi persoalan konektivitas, khususnya di 606 desa yang masih berada dalam zona blank spot. Menurutnya, ketimpangan akses digital dapat memperlebar jarak antara desa dan kawasan perkotaan apabila tidak segera ditangani. Yandri menilai pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi kebutuhan mendasar
