Rencana pemindahan sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Banyuwangi menuai penolakan Pemkab Pandeglang/Net

Desanesia– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, Banten, menyatakan keberatan terhadap rencana pemerintah pusat membangun habitat kedua badak Jawa di Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Rencana pemindahan sebagian populasi badak dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tersebut dinilai memiliki risiko terhadap kelangsungan hidup satwa langka itu.

Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, meminta pemerintah pusat mengkaji kembali rencana translokasi sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Menurutnya, badak Jawa bukan hanya satwa yang dilindungi, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan masyarakat Pandeglang.

Keberadaan badak Jawa selama ini melekat dengan identitas daerah yang berada di kawasan penyangga Taman Nasional Ujung Kulon.

“Badak Jawa merupakan ikon Kabupaten Pandeglang, sehingga saya secara pribadi menolak rencana pemindahan tersebut karena otomatis kebanggaan daerah kami ikut punah,” ujar Iing, dikutip dari ipol.id, Minggu (15/11).

Iing juga menyoroti tantangan teknis dalam proses pemindahan badak Jawa ke wilayah Jawa Timur. Satwa dengan karakteristik dan kebutuhan habitat khusus tersebut membutuhkan persiapan matang agar tidak mengalami gangguan adaptasi selama maupun setelah proses translokasi.

Ia membandingkan risiko pemindahan lintas provinsi dengan proses translokasi dalam kawasan yang lebih terbatas. Menurutnya, pemindahan dalam lingkup lokal saja memiliki tantangan tersendiri, sebagaimana terlihat dalam evaluasi teknis konservasi di area studi seluas 5.100 hektare.

“Logika sederhananya, proses translokasi lokal saja berisiko gagal, apalagi pemindahan jarak jauh lintas daerah,” katanya.

Atas dasar itu, Iing meminta pemerintah pusat tidak mengambil kebijakan secara sepihak. Ia mendorong pelibatan ahli ekologi, pakar konservasi, serta pemangku kepentingan daerah untuk mengkaji dampak dan peluang keberhasilan rencana tersebut.

Ia juga menilai penguatan perlindungan habitat asli badak Jawa di Ujung Kulon, termasuk upaya mengantisipasi ancaman bencana alam, perlu menjadi perhatian utama.

Sementara itu, rencana pembangunan habitat kedua badak Jawa dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap keberadaan seluruh populasi spesies tersebut yang masih terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon.

Kondisi itu dinilai berisiko apabila kawasan konservasi tersebut mengalami bencana berskala besar. Ancaman gempa bumi, tsunami di Selat Sunda, hingga aktivitas Gunung Anak Krakatau menjadi sejumlah faktor yang perlu diantisipasi.

Kekhawatiran tersebut sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum COP31 di Turki. Ia menilai bencana alam berpotensi mengancam keberlangsungan populasi badak Jawa apabila seluruh satwa tersebut hanya bergantung pada satu kawasan konservasi.

“Di Ujung Kulon, ada suaka badak jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa kita bisa punah,” katanya.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah pusat mulai menjajaki dukungan pendanaan konservasi dari lembaga donor internasional. Pendanaan tersebut direncanakan untuk mendukung pembentukan populasi kedua badak Jawa di Banyuwangi.

Rencana habitat kedua diharapkan dapat mengurangi risiko kepunahan apabila terjadi bencana di habitat utama. Namun, Pemkab Pandeglang meminta agar keselamatan satwa, keberhasilan konservasi, serta kepentingan daerah menjadi pertimbangan sebelum kebijakan tersebut ditetapkan. [nfa]