Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat dan Duta Besar Sekaligus Utusan Iklim Belanda, Jan Versteeg/Ist

Desanesia– Pemerintah Indonesia dan Belanda memperkuat kerja sama pengelolaan sampah melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk periode 2026–2030. Dilansir dari Politikindonesia.id, kerja sama tersebut mencakup pengembangan teknologi inovatif, pembiayaan, hingga penciptaan lapangan kerja hijau.

MoU tersebut ditandatangani Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat, di sela-sela rangkaian Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, Sabtu (14/11). Penandatanganan disaksikan Duta Besar sekaligus Utusan Iklim Belanda, Jan Versteeg.

Menteri Jumhur mengatakan, kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk memperkuat pengelolaan sampah sekaligus mendorong penerapan ekonomi sirkular.

Ia menegaskan, keberhasilan kerja sama internasional tersebut tidak cukup diukur dari penandatanganan kesepakatan, tetapi harus diwujudkan melalui program konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

“Nilai sesungguhnya dari MoU ini tidak akan diukur dari penandatanganannya semata, tetapi dari hasil konkret yang kita capai bersama. Karena itu, saya berharap kedua pihak segera bergerak menuju pelaksanaannya melalui program-program praktis,” kata Jumhur.

Menurutnya, kerja sama bilateral tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat tata kelola persampahan secara menyeluruh, mulai dari pengurangan sampah di hulu hingga pengolahan di hilir.

Salah satu fokus kolaborasi adalah pengendalian pencemaran plastik melalui pengurangan, desain ulang produk (redesign), penggunaan kembali (reuse), dan daur ulang (recycle) di sepanjang rantai nilai plastik.

Kedua negara juga akan mendorong pengelolaan sampah terpadu, termasuk penutupan tempat pemrosesan akhir (TPA) konvensional, optimalisasi pemanfaatan gas dari tempat pembuangan akhir, pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy), serta penguatan sistem pemilahan sampah.

Selain itu, kerja sama mencakup pertukaran tenaga ahli, pelatihan, dan demonstrasi teknologi inovatif untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan serta keterampilan tenaga kerja lokal.

Jumhur mengatakan, aspek pembiayaan dan investasi swasta juga menjadi bagian penting dalam kerja sama tersebut. Namun, skema dan alokasi pembiayaan secara spesifik masih akan dirumuskan secara bertahap pada tahap pelaksanaan.

Kerja sama ini juga diarahkan untuk mengembangkan pekerjaan ramah lingkungan atau green jobs. Melalui penguatan ekonomi sirkular, pemerintah berharap tercipta lapangan kerja berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus perekonomian masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, kedua negara akan membentuk Komite Pengarah Bersama (Joint Steering Committee). Masing-masing negara diwajibkan menunjuk koordinator nasional paling lambat tiga bulan setelah MoU resmi berlaku.

Komite tersebut nantinya bertugas menyusun rencana kerja tahunan (annual work plan) sebagai dasar pelaksanaan berbagai program kerja sama di lapangan.

Jumhur berharap, kolaborasi Indonesia dan Belanda dapat membantu mengurangi timbulan sampah, menekan pencemaran, serta memberikan kontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dan pencapaian target iklim nasional. [nfa]