Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan saat acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta (Foto: Antara Foto/Fauzan)

Desanesia – Pemerintah mengambil langkah radikal untuk menghentikan kebocoran anggaran negara akibat membiayai korporasi pelat merah yang tidak efisien. Presiden Prabowo Subianto secara resmi membidik penutupan atau likuidasi hingga 700 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tumpang tindih serta tidak produktif hingga Desember 2026 mendatang.

Keputusan strategis ini merupakan bagian dari gelombang restrukturisasi besar-besaran tata kelola aset negara. Seluruh proses perampingan entitas bisnis tersebut kini diintegrasikan di bawah naungan badan baru, yakni Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Berdasarkan data operasional pemerintah hingga (21/10), eksekusi pembersihan klaster BUMN sudah berjalan cepat dengan merampingkan atau menutup sebanyak 364 entitas anak dan cucu usaha yang selama ini membebankan keuangan negara. Dari total keseluruhan 1.074 perusahaan negara yang tercatat, pemangkasan sisa target akan terus dikejar secara bertahap selama dua bulan ke depan.

Dalam arahannya pada Rakornas TPAKD 2026 di Jakarta, Presiden Prabowo memaparkan progres perampingan dari total 1.074 BUMN yang ada.

Dikutip dari Antara, (22/10), kepala negara menegaskan bahwa langkah tegas ini diambil untuk memfokuskan anggaran pada BUMN yang produktif serta menindak entitas yang tidak efisien atau merugi.

Hasil efisiensi dari likuidasi ini rencananya akan dialihkan guna mendukung program prioritas sektor riil, penguatan fiskal daerah, serta perluasan kredit produktif pada 2027.[yud]