Fatimah & Tiyo: Gen-Z Harapan Masa Depan

Desanesia – Untuk itu moratorium berbagai PSN termasuk MBG yang membebani APBN diperlukan segera, jika tidak kapal akan terapung ditengah lautan, tidak akan mencapai daratan.

Fatimah Azahra dan Tiyo Ardianto, pimpinan mahasiswa UI dan UGM merupakan representatif Gen Z yang cerdas, berani dan sangat argumentatif punya tingkat kepedulian yang tinggi kepada problem/ kegalauan masyarakat. Harapan ditengah kekuatiran terhadap Gen Z yang tenggelam dengan gadget, game, seakan hidup didunia maya tidak peduli dengan lingkungan, Senin, (29/6).

Indonesia patut berbangga bahwa generasi muda cerdas dan peduli punya harapan yang akan membawa Indonesia lebih maju dari generasi sebelumnya. Istana seharusnya berterimakasih terhadap pikiran dan kritik yang jernih dari para mahasiswa dan coba memahami, tidak saja mendengar dari suara asal bapak senang/ penjilatan dari sekeliling istana.

Fatimah menyampaikan pandangan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah melibatkan investasi kelembagaan yang besar, termasuk keberadaan banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola berbagai pihak, Kepolisian, TNI dan Politisi. Menurutnya, kondisi tersebut membuat program menjadi semakin sulit dihentikan karena telah terbentuk jaringan pelaksana kekuasaan.

Pandangan tersebut sejalan dengan kritik yang pernah disampaikan oleh Tiyo Ardianto. Dalam kritiknya, Tiyo menggunakan slogan MBG sebagai singkatan bernada satir “Maling Berkedok Gizi” yang dimaksudkan untuk mengkritik pelaksanaan program tersebut. Slogan itu merupakan ekspresi dari apa yang dianalisa dan didengar ditengah masyarakat.

Sebagai pemerhati kebijakan publik saya menganalisis pandangan dan gagasan Gen Z tersebut, bahwa mereka menginginkan bahwa fokus tugas utama pemerintah yaitu peningkatan pendapatan keluarga karena memiliki pengaruh langsung terhadap konsumsi pangan bergizi.

Bantuan gizi bersifat melengkapi, bukan menggantikan perbaikan kesejahteraan keluarga. Efektivitas program perlu diukur melalui indikator seperti penurunan stunting, peningkatan status gizi, serta analisis biaya manfaat (cost benefit analysis).

Perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya tidak hanya berfokus pada pemberian makanan kepada siswa, tetapi juga pada akar persoalan yang menyebabkan banyak anak mengalami kesulitan memperoleh gizi yang layak.

Mereka berpandangan bahwa akar persoalan tersebut adalah rendahnya kesejahteraan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu memprioritaskan peningkatan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor usaha, serta peningkatan daya beli.

Mari kita bandingkan dengan beberapa negara maju seperti Jepang dan China. Di negara tersebut program makan di sekolah berkembang dalam konteks tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif lebih tinggi dan sistem pendidikan yang umumnya berlangsung hingga sore hari, sehingga penyediaan makan siang di sekolah menjadi bagian dari dukungan terhadap proses belajar.

Dari sudut pandang kondisi sosial ekonomi Indonesia berbeda, sehingga prioritas kebijakan semestinya diarahkan terlebih dahulu pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Apabila pendapatan orang tua meningkat dan kebutuhan pokok keluarga dapat dipenuhi dengan baik, maka keluarga akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anaknya.

Program makan gratis kemudian dapat berfungsi sebagai pelengkap kebijakan waktu belajar, bukan menjadi instrumen utama dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Jika anak diberi sarapan disekolah tetapi kemudian dirumah dia tidak mendapatkan, mereka tetap dalam keadaan lapar untuk belajar dan istirahat.

Kondisi ekonomi Indonesia hingga 2027 berada dalam fase “pembetulan fiskal yang ketat” (fiscal consolidation) karena terjepit di antara kewajiban membayar utang raksasa dan ambisi mendanai program sosial baru MBG, Kopdes Merah Putih dan Perumahan Rakyat serta IKN. Fenomena “tembok utang” yang diwariskan era Jokowi dengan nilai jatuh tempo, kewajiban pokok mencapai Rp833,96 triliun tahun ini dan Rp821,60 triliun pada 2027, belum termasuk bunga.

Berdasarkan data moneter Bank Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) untuk pekerja berpenghasilan di atas Rp5 juta terus merosot akibat fenomena mantab (makan tabungan) demi mencukupi kebutuhan pokok. Data lembaga riset ekonomi menunjukkan jutaan masyarakat kelas menengah telah turun kelas menjadi kelompok aspiring middle class (rentan miskin) akibat tidak adanya insentif fiskal yang mengarah pada mereka.

Bansos dan MBG tidak menyentuh kelompok pekerja formal kelas menengah bawah yang paling terpukul oleh pengetatan pajak dan inflasi energi. Anggaran jumbo MBG (yang sekarang dipatok di angka Rp268 triliun) dialokasikan melalui pos fungsi pendidikan nasional.

Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada memperingatkan adanya risiko crowding out, di mana pendanaan untuk fasilitas sekolah, perbaikan ruang kelas, dan peningkatan mutu guru berisiko tergeser demi mendanai operasional dapur makan gratis.

Bansos dan MBG mungkin efektif sebagai obat penahan rasa sakit (analgesik ekonomi) agar anak miskin tidak jatuh ke jurang kelaparan atau kemiskinan ekstrem di tengah pengetatan APBN. Namun, program ini tidak bisa diandalkan sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi makro jangka panjang untuk mensejahterakan rakyat.

Untuk itu moratorium berbagai PSN termasuk MBG yang membebani APBN diperlukan segera, jika tidak kapal akan terapung ditengah lautan, tidak akan mencapai daratan. Jangan sampai kapal karam.

Perumpamaan sederhana saya, Jepang dan China setelah maju ekonomi bangsanya baru membangun kereta cepat rakyat menikmati, Indonesia belum maju ekonominya membangun kereta cepat dengan utang menjadi beban bagi rakyat.

– By Syafril Sjofyan

– Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen APP Bangsa, Sekjen Forum Tanah Air