BNPB Perkuat Pendataan 53.971 Rumah Rusak Akibat Gempa M 7,7 Flores

Desanesia– Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat pendataan kerusakan rumah akibat gempa bumi magnitudo (M) 7,7 Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pendataan dilakukan secara paralel dengan penanganan fase tanggap darurat pada Minggu (23/8).

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pendataan dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat.

“Pendataan dilakukan secara paralel dan berjalan beriringan dengan penanganan pada fase tanggap darurat, sesuai arahan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto,” kata Berton, Minggu.

Berdasarkan pembaruan data hari kedelapan per Sabtu (22/8), tercatat sebanyak 53.971 unit rumah mengalami kerusakan. Rinciannya, 19.006 unit mengalami rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.

Kerusakan tersebar di tujuh kabupaten terdampak. Kabupaten Manggarai Timur mencatat jumlah kerusakan tertinggi dengan 17.039 unit rumah, terdiri atas 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.

Selanjutnya, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 rumah rusak, Ngada 8.129 unit, Manggarai 7.045 unit, Nagekeo 4.829 unit, Ende 3.953 unit, dan Sikka sebanyak 3.574 unit.

BNPB menegaskan angka tersebut masih bersifat sementara dan sedang menjalani proses verifikasi serta validasi. Langkah tersebut diperlukan agar data kerusakan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga kini, data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa telah diperoleh untuk Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, proses penginputan data di Kabupaten Manggarai masih berlangsung dan ditargetkan selesai dalam satu hingga dua hari.

Khusus di Nagekeo, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB. Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah.

Pendataan tersebut juga menjadi dasar untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan dalam proses verifikasi dan validasi di lapangan. Untuk rumah dengan kategori rusak berat, data akan digunakan sebagai salah satu dasar menentukan kebutuhan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH).

BNPB juga akan menggelar bimbingan teknis pada Selasa (25/8) untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah. Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi dan validasi kerusakan rumah di masing-masing kabupaten terdampak.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto sebelumnya menekankan pentingnya akurasi data sebagai fondasi dalam menentukan bentuk dan sasaran bantuan pemerintah. Karena itu, pendataan dilakukan sejak dini tanpa menunggu berakhirnya fase tanggap darurat.

BNPB bersama pemerintah daerah terus mengedepankan sinergi dalam penanganan gempa bumi M 7,7 Flores. Penanganan darurat tetap menjadi prioritas, sementara pendataan kerusakan dilakukan secara simultan untuk mempercepat proses pemulihan yang tepat sasaran dan akuntabel. [nfa]