TransJakarta Bakal Perluas Layanan ke Kepulauan Seribu Mulai 2027

Desanesia– Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan langkah baru untuk memperkuat konektivitas transportasi publik dengan Kepulauan Seribu. Mulai 2027, layanan transportasi yang dikelola TransJakarta direncanakan dapat menghubungkan wilayah daratan Jakarta dengan Kepulauan Seribu.

Dilansir dari faktapers.id, rencana tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meluncurkan layanan Call Center 1500813 Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (9/8).

Pramono mengatakan, perluasan layanan transportasi tersebut merupakan bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan akses transportasi yang lebih merata bagi seluruh warga, termasuk masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan.

Menurutnya, Kepulauan Seribu merupakan bagian dari wilayah administratif DKI Jakarta sehingga harus memperoleh pelayanan publik dan konektivitas yang setara dengan wilayah daratan.

“Kita harus adil bagi semua warga Jakarta, termasuk di Pulau Seribu. Maka saya sudah memutuskan mulai tahun depan nanti, dari seluruh kota kabupaten yang ada di Jakarta mau ke Pulau Seribu itu transportasinya harus lebih mudah, lebih efisien,” kata Pramono.

Untuk mendukung rencana tersebut, Pemprov DKI Jakarta juga akan mengubah pola pengelolaan transportasi menuju Kepulauan Seribu. Jika sebelumnya berada di bawah Dinas Perhubungan, pengelolaannya akan diarahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam hal ini TransJakarta.

“Pengelolaannya tidak lagi dikelola oleh Dinas Perhubungan, tapi akan diberikan kepada BUMD, dalam hal ini adalah TransJakarta,” ujar Pramono.

Perubahan pengelolaan tersebut diharapkan dapat membuat layanan transportasi menuju Kepulauan Seribu lebih terintegrasi dengan sistem transportasi publik Jakarta. Selain meningkatkan konektivitas, pola baru ini juga diharapkan mampu memperbaiki aspek pelayanan dan operasional transportasi bagi masyarakat.

Kondisi geografis Kepulauan Seribu selama ini menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan transportasi publik. Dengan adanya layanan yang lebih terintegrasi, masyarakat di wilayah kepulauan diharapkan lebih mudah mengakses berbagai kebutuhan di wilayah Jakarta, mulai dari pendidikan, pekerjaan, pelayanan pemerintahan hingga kegiatan ekonomi.

Pramono menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan memastikan warga Kepulauan Seribu tidak merasa terpisah dari sistem transportasi dan aktivitas Jakarta secara keseluruhan.

“Dengan demikian warga di Pulau Seribu pasti akan mendapatkan kemudahan transportasi ke Pulau Seribu,” ujarnya.

Rencana perluasan layanan pada 2027 ini sekaligus membuka peluang pengembangan integrasi transportasi darat dan laut di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta selanjutnya perlu menyiapkan aspek teknis, sarana transportasi, pola operasional, serta mekanisme integrasi agar layanan tersebut dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kepulauan Seribu. [nfa]