Pemkab Raja Ampat Rencanakan Bangun 10 Posko Pengawasan Laut

Desanesia – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, merencanakan pembangunan sekitar 10 posko pengawasan di sejumlah titik perairan. Langkah ini disiapkan sebagai upaya antisipatif guna menekan praktik penangkapan ikan secara destruktif yang menggunakan bahan peledak atau bom ikan.

Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, menjelaskan bahwa pengadaan fasilitas posko tersebut merupakan bentuk tindakan nyata dari pemerintah daerah untuk memperketat penjagaan wilayah perairan sekaligus mencegah kerusakan ekosistem bawah laut.

“Kami merencanakan pembangunan sekitar 10 titik posko pengawasan, termasuk di wilayah Misool hingga wilayah barat dan Ayau, untuk mengantisipasi praktik pengeboman ikan,” kata Orideko di Sorong, Jumat (13/11).

Menurut Orideko, menjaga kelestarian perairan Raja Ampat menuntut sinergi lintas sektor yang solid. Kolaborasi tersebut harus melibatkan unsur pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), aparat keamanan TNI-Polri, masyarakat kampung, masyarakat adat, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati lingkungan.

Ia menyoroti bahwa kewenangan pemerintah kabupaten dalam tata kelola dan pengawasan wilayah laut saat ini masih memiliki batasan regulasi. Kondisi tersebut membuat dukungan serta kerja sama erat dengan pemerintah provinsi menjadi sangat krusial. Ia pun berharap pihak provinsi dapat memberikan sokongan penuh serta memperluas ruang keterlibatan pemerintah kabupaten dalam mengamankan sumber daya kelautan di Raja Ampat.

Pada kesempatan yang sama, Orideko menyampaikan apresiasi tinggi kepada warga lokal dan aparat penegak hukum yang sukses membongkar kasus penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di perairan Misool. Keberhasilan pengungkapan tersebut dinilainya sebagai buah dari kekompakan antara masyarakat dan pihak kepolisian. Kehadiran aparat keamanan dianggap sangat vital lantaran para pelaku pengeboman ikan kerap melontarkan ancaman kepada warga yang berniat melaporkan aktivitas ilegal tersebut.

“Kalau kita semua berkolaborasi, baik pemerintah, TNI-Polri, masyarakat adat maupun lembaga lingkungan, saya yakin laut Raja Ampat bisa kita jaga bersama sehingga praktik pengeboman ikan tidak terjadi lagi,” tegas Orideko.

Melalui pembangunan puluhan titik posko pengawasan ini, pemerintah daerah berharap partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan praktik penangkapan ikan yang merusak alam semakin meningkat, sehingga kelestarian ekosistem laut sebagai aset utama Raja Ampat tetap terjaga secara berkelanjutan.[yud]