By Desanesia – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa Nilai Ekonomi Karbon (NEK) harus menjadi instrumen strategis ekonomi hijau yang tidak hanya menguntungkan korporasi, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat.
Hal itu disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon di Jakarta, Selasa (13/10), di hadapan kepala daerah se-Sumatera dan Jawa.
Jumhur menjelaskan, penerapan prinsip polluter pays atau pencemar membayar membuka peluang ekonomi melalui perdagangan karbon dan pemulihan ekosistem.
Ia mencontohkan pengelolaan mangrove dengan investasi sekitar Rp400 juta per hektare. Dengan potensi penyerapan hingga 3.000 ton CO₂ ekuivalen per hektare dan asumsi harga karbon USD50–60 per ton, nilai kredit karbon berpotensi mencapai USD150.000.
Di sektor persampahan, pemerintah mendorong penghapusan metode open dumping di tempat pemrosesan akhir (TPA) pada akhir 2027. Penangkapan gas metana dapat mengurangi emisi sekaligus menghasilkan energi alternatif dan kredit karbon bernilai ekonomi.
Jumhur menekankan, keberhasilan ekonomi karbon harus diukur dari manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Melalui penerapan High Integrity Carbon Market, pemerintah mendorong pembagian manfaat yang adil, transparan, dan akuntabel.
Untuk memperkuat tata kelola, KLH/BPLH menyiapkan Buku Pintar Perdagangan Karbon serta mengoptimalkan Sistem Registrasi Nasional melalui Unit Karbon.[yud]
