Nasional

Mendes PDT Pastikan Dana Desa Dialokasikan untuk KDKMP Jadi Sepenuhnya Aset Desa

Mendes PDT Yandri Susanto dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI (Foto:ANTARA/Tri Meilani Ameliya)
Mendes PDT Yandri Susanto dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI (Foto:ANTARA/Tri Meilani Ameliya)

Desanesia – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan alokasi Dana Desa yang digunakan untuk mendukung pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sepenuhnya akan menjadi aset milik pemerintah desa.

Penegasan tersebut disampaikan Yandri untuk meluruskan anggapan masyarakat bahwa penggunaan anggaran tersebut menggerus kemandirian aset maupun kewenangan pemerintah desa di lapangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah menetapkan penyesuaian alokasi Dana Desa guna mendukung implementasi KDKMP sebesar 58,03 persen dari pagu setiap desa atau mencapai Rp34,57 triliun secara nasional.

Anggaran tersebut diarahkan untuk membangun infrastruktur penunjang usaha ekonomi rakyat, mulai dari gerai penjualan, gudang penyimpanan, hingga kelengkapan sarana operasional koperasi di tingkat kampung.

“Dana desa itu tidak diambil oleh pusat. Dana desa itu digunakan untuk Kopdes dan nanti 100 persen jadi aset desa,” tegas Yandri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/11).

Yandri menjelaskan bahwa keberadaan gerai dan fasilitas koperasi di wilayah perdesaan merupakan instrumen strategis pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian warga akar rumput secara langsung.

Melalui kelembagaan ekonomi yang dikelola bersama oleh masyarakat setempat, para petani, nelayan, maupun pelaku usaha mikro di desa memiliki wadah resmi untuk memasarkan hasil produksi sekaligus memperoleh barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Selain dukungan dari pos Dana Desa, pemerintah juga mengatur skema pembiayaan perbankan melalui PMK Nomor 15 Tahun 2026 untuk mempercepat pembangunan fisik gerai dan pergudangan di berbagai daerah.

Dengan dukungan infrastruktur usaha yang memadai dan berstatus milik desa secara sah, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan warga sekaligus meningkatkan pendapatan asli desa secara berkelanjutan.

Sinergi kebijakan fiskal antara kementerian terkait dan pemerintah desa ini menjadi langkah penting dalam memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar berputar di wilayah perdesaan. Melalui tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, aset koperasi desa diproyeksikan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi seluruh masyarakat setempat secara merata.

Penulis

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *