Gus Ipul: Bansos PKH dan Sembako Kini Bisa Diambil di Koperasi Desa Merah Putih

Desanesia– Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau bantuan sembako kini dapat disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Skema ini diharapkan mempermudah masyarakat penerima manfaat dalam mengakses bantuan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di tingkat desa.

Gus Ipul menyampaikan hal tersebut saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau operasional KDKMP di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ia menjelaskan, penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap di koperasi yang telah memiliki perangkat dan sarana pendukung yang memadai.

“Tadi uji coba juga penyaluran bansos, baik itu PKH maupun Bantuan Pangan Non-Tunai sudah bisa diambil di Kopdes. Yang sudah operasional, perangkatnya sudah lengkap, kita bisa operasikan atau bisa salurkan di Kopdes,” kata Gus Ipul, Jumat (16/10).

Menurutnya, bank-bank penyalur dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan membuka gerai layanan di KDKMP. Dengan mekanisme tersebut, penerima manfaat diharapkan memperoleh akses layanan yang lebih dekat dan dapat membelanjakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang tersedia di koperasi.

Gus Ipul juga menegaskan bahwa penyaluran bantuan melalui KDKMP tidak dikenai biaya tambahan maupun potongan. Penerima manfaat PKH dan bantuan sembako disebut akan secara otomatis menjadi anggota koperasi.

“Secara bertahap, ini sudah mulai uji coba di beberapa titik, nanti semuanya akan lewat sana (Kopdes), itu sesuai arahan Presiden. Tidak ada, tidak dipotong serupiah pun,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah melakukan peninjauan operasional KDKMP secara serentak selama delapan hari atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 10.070 koperasi menjadi sasaran pemeriksaan untuk melihat kesiapan operasional dan pelaksanaan program di lapangan.

“Sebanyak 10.070 (koperasi) akan dicek, ditinjau, tentu saya menyampaikan, tidak semua bagus. Bukan berarti kalau sudah hari ini, bagus semua, ada waktu dan proses, karena ini pekerjaan besar,” kata Zulhas.

Ia menambahkan, pengembangan KDKMP merupakan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui koperasi yang dikelola di tingkat lokal. Meski pelaksanaannya masih memerlukan penyempurnaan, koperasi tersebut diharapkan dapat mendukung pelayanan kebutuhan masyarakat, termasuk penyediaan barang subsidi dan bantuan pemerintah. [nfa]