Gelar Rakorwil 2026, BMKG Sinergikan Perencanaan Pusat dan Daerah demi Layanan MKG yang Andal

Desanesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) resmi membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring, Senin (27/4). Kegiatan yang berlangsung hingga 30 April 2026 ini dihadiri unit Eselon I dan II di pusat, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I hingga V, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) BMKG di seluruh Indonesia. Forum ini bertujuan menyelaraskan perencanaan dan penganggaran daerah dengan arah kebijakan nasional BMKG dalam menghadapi tahun anggaran 2027.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyampaikan bahwa Rakorwil Tahun 2026 mengusung tema “Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah dalam Optimalisasi Program dan Anggaran untuk Mendukung Kinerja Layanan BMKG.” Tema ini menegaskan pentingnya keterpaduan antara kebutuhan daerah dan prioritas nasional.

“Dengan tema ini, kita ingin menegaskan pentingnya penyelarasan antara kebutuhan di tingkat daerah dengan arah kebijakan dan prioritas nasional BMKG, sehingga perencanaan dan penganggaran yang disusun benar-benar terpadu, terarah, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Faisal menekankan bahwa tidak ada lagi ruang bagi justifikasi anggaran yang semata-mata didasarkan pada kebiasaan tahun sebelumnya.

“Kita harus memegang prinsip Spending Better, Not Just Spending More. Artinya, setiap rupiah yang kita rencanakan harus menghasilkan nilai tambah dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Faisal merinci lima arahan utama dalam penyusunan anggaran 2027, yaitu memfokuskan belanja pada kebutuhan yang berdampak langsung terhadap layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika; memastikan keselarasan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) hingga tingkat detail; menghindari kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung; mengoptimalkan pemanfaatan aset dan infrastruktur yang telah tersedia; serta memperkuat sinergi antara pusat dan daerah sebagai satu kesatuan sistem layanan nasional.

“Karena sekali lagi, kondisi dari setiap Balai itu berbeda, setiap UPT itu berbeda. Semoga kita dapat menyatukan visi dan tujuan kita, bahwa kita ingin membangun BMKG secara bersama-sama, maju di semua aspek, di semua daerah, di semua wilayah,” tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, menegaskan bahwa Rakorwil bukan sekadar agenda administratif, melainkan bagian integral dari siklus perencanaan nasional BMKG. Ia menjelaskan bahwa Rakorwil diamanatkan oleh Peraturan Kepala Badan Nomor 4 Tahun 2017 dan menjadi mata rantai penting dalam proses perencanaan, yang dimulai dari Rapat Perencanaan Nasional (Rapernas), hingga bermuara pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas).

“Rakorwil menjadi forum penelaahan komprehensif atas usulan satuan kerja, di mana aspek efektivitas, efisiensi, nilai strategis, dan dampak layanan publik menjadi tolok ukur utama,” kata Guswanto.

Menurutnya, forum ini juga menjadi ajang penelaahan menyeluruh terhadap usulan satuan kerja daerah. Hasil penelaahan tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan alokasi anggaran BMKG setelah terbitnya Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027 dari Kementerian Keuangan RI.

Di sisi lain, Kepala Biro Perencanaan BMKG, Haryo Seno Pranandito, menambahkan bahwa proses penelaahan tahun ini dilakukan secara lebih selektif dan berbasis urgensi, dengan melibatkan tim lintas fungsi yang terdiri atas Biro Perencanaan, Inspektorat, Biro Umum dan Keuangan, Biro SDM dan Organisasi, serta seluruh Direktorat Teknis.

Ia menjelaskan bahwa usulan belanja modal dibuka tanpa kuota per UPT, namun wajib didukung data yang memadai, sementara komponen pemeliharaan peralatan akan dikendalikan langsung oleh unit teknis pusat guna memastikan efisiensi yang lebih terukur.

Melalui rangkaian kegiatan rakorwil ini, BMKG berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antar-satuan kerja, tercapai keselarasan antara kebutuhan daerah dan kebijakan pusat, serta meningkatnya kualitas layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika bagi masyarakat yang semakin responsif serta mendukung pembangunan nasional. [fai]