Dorong Kemandirian Energi, Presiden Prabowo Cek Progres Program B50 dan Bioetanol

Desanesia – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan Program Mandatori B50 atau Biodiesel 50 persen serta kesiapan infrastruktur menuju penerapan mandatori bioetanol dari Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, (9/8) sore .

Pertemuan tersebut menegaskan dua agenda besar yang terus didorong Prabowo: membangun kemandirian energi dengan kekuatan sumber daya nasional, sekaligus memastikan BUMN dikelola secara lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan negara dan rakyat.

Program Mandatori B50 telah diluncurkan Presiden Prabowo pada bulan Juli lalu. Simon melaporkan bahwa implementasi program tersebut telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Langkah ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan sumber energi dalam negeri.

“Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh Pemerintah,” ujarekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Selain momentum B50, Pertamina juga telah mempersiapkan infrastruktur untuk tahapan berikutnya, yakni implementasi mandatori bioetanol. Kesiapan ini menunjukkan komitmen perusahaan negara dalam mendukung transisi energi terbarukan yang menjadi prioritas pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memberikan arahan terkait pembenahan tata kelola perusahaan negara. Prabowo memerintahkan pengurangan lapisan organisasi serta anak dan cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya.

“Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya,” tulis Seskab.

Penyederhanaan struktur organisasi ini diarahkan untuk menciptakan BUMN yang lebih lincah dan produktif. Dengan rantai birokrasi yang lebih pendek, proses pengambilan keputusan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat sekaligus menjaga efisiensi perusahaan negara.

“Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” pungkas Seskab.