Dorong Ekonomi Pedesaan, Banten dan Bogor Fokuskan Ketahanan Pangan serta Pemberdayaan UMKM Lokal
By Desanesia — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor secara masif menggenjot program intervensi pasar dan penguatan ekonomi berbasis komunitas lokal. Langkah strategis ini diambil guna menekan laju inflasi daerah, memperluas jangkauan pasar pelaku usaha kreatif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan di kuartal akhir tahun ini.
Di wilayah Provinsi Banten, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Banten bersama Pemprov Banten mengambil langkah taktis memperkuat daya saing ekonomi syariah pedesaan dan UMKM.
Melalui siaran publik ANTARA, Jumat, (16/10), BI Banten secara resmi memfasilitasi temu bisnis (business matching) bagi pelaku usaha modest fashion, perajin wastra, serta produk pangan halal lokal menuju ajang Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026.
Program perluasan pasar ekspor dan domestik ini diintegrasikan ke tingkat wilayah pedesaan melalui sinergi kelembagaan Pondok Pesantren Al Markaz dan jajaran Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Banten guna mencetak klaster ekonomi baru di daerah.
Secara paralel pada hari yang sama, guna menjaga daya beli warga desa dan menstabilkan pasokan pokok di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Tangerang menggenjot program Gerakan Pangan Murah (GPM) di kawasan Tigaraksa. Sekretaris DPKP Kabupaten Tangerang, Febya Satyaningsih, menjelaskan sinergi stabilitas harga pangan ini menyasar pemenuhan konsumsi rukun tetangga dan masyarakat pelosok dengan harga jauh di bawah pasar untuk meredam potensi fluktuasi inflasi daerah.
Sementara itu di wilayah Kabupaten Bogor, fokus penguatan ekonomi dipusatkan langsung pada tata kelola kelembagaan ekonomi desa.
Pemkab Bogor menginstruksikan para camat dan kepala desa untuk mengoptimalisasi operasionalisasi Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan.
Bupati Bogor Rudy Susmanto melalui pengurus daerah meminta agar pengelola koperasi membangun pola kemitraan profesional dengan menyerap langsung komoditas pertanian unggulan serta produk UMKM pedesaan. Langkah ini diwajibkan untuk menciptakan rantai distribusi logistik yang sehat, membuka kepastian pasar bagi produsen lokal, serta membangun kemandirian ekonomi desa di tengah tantangan pembiayaan daerah.[yud]
