Aturan Penganggaran Berubah, 121 Sekretaris Desa di Tabalong Ikuti Bimtek Penyusunan APBDes 2027

Desanesia – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tabalong membekali sebanyak 121 sekretaris desa melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2027.
Pembekalan yang digelar di Aston Tanjung City Hotel, Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Kamis (19/11/2026), tersebut dilaksanakan guna menyesuaikan dokumen perencanaan keuangan kampung dengan pembaruan regulasi serta standar biaya umum tahun mendatang.
Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa ini dibuka secara resmi oleh Bupati Tabalong, H. Muhammad Noor Rifani, dan dirangkai dengan penyerahan penghargaan bagi sejumlah kepala desa yang telah menuntaskan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) SMaRT serta penginputan program Satu Data Desa.
Dalam arahannya, Bupati Tabalong menegaskan peran strategis pemerintah desa sebagai garda terdepan pelayanan publik sekaligus mengingatkan agar pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan taat aturan sesuai kebutuhan riil warga setempat.
“Begitu juga dalam menyusun program pembangunan, harus melihat apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Muhammad Noor Rifani di hadapan para peserta bimtek. Ia berharap seluruh sekretaris desa mengikuti pembekalan tersebut dengan sungguh-sungguh agar ilmu yang diperoleh dapat langsung diterapkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan kampung yang semakin maju dan sejahtera.
Kepala DPMD Kabupaten Tabalong, H. Adityapula Nugraha, menjelaskan bahwa pemahaman utuh terhadap perubahan regulasi penyusunan APBDes 2027 sangat krusial bagi sekretaris desa selaku unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah turut menghadirkan narasumber dari Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna membedah ketentuan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan tahun depan.
Menurut Adityapula Nugraha, peningkatan kapasitas ini difokuskan kepada sekretaris desa untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, akuntabel, serta adaptif terhadap teknologi informasi. Para peserta juga menerima materi mengenai standar BUMDes 2027 dan aplikasi kinerja desa digital.
Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap tertib administrasi menguat, potensi kecurangan anggaran dapat dicegah, dan APBDes 2027 rampung tepat waktu demi mendukung pelayanan publik di Kabupaten Tabalong.









