Bapanas Tegaskan Bulog Wajib Serap Jagung saat Harga Anjlok

Desanesia – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mewajibkan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen jagung milik petani apabila terjadi penurunan harga di pasaran. Proses pembelian tersebut harus berpedoman pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP) senilai Rp6.400 per kilogram khusus untuk jagung dengan kadar air 14 persen.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, menerangkan bahwa langkah intervensi ini bertujuan ganda, yakni melindungi kesejahteraan petani sekaligus memastikan harga pakan jagung tetap terjangkau bagi para peternak. Melalui regulasi ini, pemerintah berupaya merawat keseimbangan kepentingan antara produsen dan pengguna di dalam rantai pasok pangan nasional.
“Petani harus mendapatkan harga yang layak agar tetap bersemangat meningkatkan produksi. Namun, pemerintah juga harus memastikan peternak mendapatkan jagung dengan harga terjangkau,” tutur Brigjen Pol. Hermawan, Minggu, (15/11).
Aturan penetapan harga tersebut tertuang secara resmi dalam Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 457 Tahun 2026 yang diterbitkan (10/11). Dalam regulasi itu, HPP jagung pipilan kering berkadar air 14 persen dipatok sebesar Rp6.400 per kilogram di tingkat gudang Bulog. Sementara untuk pembelian jagung dengan kadar air 18 hingga 20 persen ditetapkan Rp5.500 per kilogram di tingkat petani, sedangkan harga acuan jagung pipilan kering berkadar air 15 persen di tingkat peternak berada di angka Rp5.800 per kilogram.
Hermawan menekankan bahwa HPP diposisikan sebagai harga dasar atau batas bawah jaminan pembelian pemerintah, bukan plafon batas atas harga jual. Dengan demikian, para petani memiliki kebebasan penuh untuk melepas panennya di atas nilai HPP manakala harga pasar sedang melonjak menguntungkan.
“HPP itu jaring pengaman bagi petani. Kalau harga pasar jatuh, Bulog wajib membeli minimal sesuai HPP sehingga petani tidak rugi. Tapi kalau harga pasar sedang bagus dan petani bisa menjual di atas HPP, silakan,” jelasnya.
Mandat penyerapan hasil panen ini selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026, yang menugaskan Bulog mengamankan pasokan minimal satu juta ton jagung lokal sepanjang tahun 2026 untuk kebutuhan Cadangan Jagung Pemerintah. Stok cadangan tersebut kemudian didistribusikan kepada para peternak melalui skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan, yang pada Oktober 2026 lalu mendapat tambahan kuota alokasi sebanyak 150 ribu ton.
Bapanas turut memperingatkan seluruh pelaku usaha agar patuh terhadap ketetapan HPP, Harga Acuan Penjualan (HAP), Harga Eceran Tertinggi (HET), serta harga SPHP. Setiap bentuk pelanggaran berisiko dijatuhi sanksi administratif mulai dari teguran tertulis, denda, hingga pencabutan izin usaha.
Guna memastikan kepatuhan di lapangan, pengawasan dilakukan secara ketat bersama personel Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. Apabila terdeteksi indikasi tindak pidana pangan, petugas pengawas dapat meneruskan temuan tersebut kepada penyidik dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun serta denda maksimal Rp1,5 miliar.
Menutup keterangannya, Hermawan menegaskan bahwa skema ini merupakan bukti hadirnya negara dalam membela petani dan menjamin pasokan pakan ternak, yang turut ditopang oleh alokasi anggaran subsidi pemerintah sekitar Rp160 triliun pada tahun 2026 demi menjaga stabilitas harga pangan.[yud]









