Wamenko Pangan Mendorong Investasi Hijau

Desanesia – Pemerintah melihat investasi hijau sebagai salah satu sumber pendanaan penting untuk menghadapi perubahan iklim sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan peluang investasi tersebut terbuka di banyak sektor, mulai dari energi bersih, industri rendah emisi, pengelolaan limbah, hingga transportasi berkelanjutan.

“Maka di sinilah investasi hijau menjadi yang sangat strategis,” kata Hanif dalam Pekan Iklim Bali 2026 di Denpasar,Selasa (13/10).

Peluang serupa juga terdapat pada pembangunan hijau, pertanian berkelanjutan, serta perlindungan dan pemulihan hutan, mangrove, gambut, dan kawasan pesisir.

Hanif mengatakan transisi menuju ekonomi rendah karbon membutuhkan pendanaan besar. Kebutuhan pembiayaan iklim hingga kini masih menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program di lapangan.

Karena itu, pemerintah berupaya membuka ruang investasi hijau lebih luas agar kebutuhan dana dapat dipenuhi sekaligus menarik investor dan mendorong kegiatan ekonomi daerah.

“Dengan dibukanya investasi hijau ini melalui peraturan presiden, akan menjadi peluang yang sangat besar untuk mampu kita menyediakan kebutuhan dana pada satu sisi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada sisi yang lain, serta meningkatkan kualitas dan integritas lingkungan hidup kita pada sisi-sisi lainnya lagi,” ujar Hanif.

Ia mengatakan investasi hijau juga diarahkan untuk mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia yang tercantum dalam Second Nationally Determined Contribution atau NDC hingga 2035.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon.

Aturan tersebut membuka pengembangan pasar karbon domestik maupun internasional dan menjadi salah satu instrumen pembiayaan iklim.

Menurut Hanif, tata kelola pasar karbon perlu berjalan transparan dan akuntabel agar investasi yang masuk dapat mendukung target penurunan emisi.

“Pengembangan energi bersih dan ekonomi rendah karbon membutuhkan dukungan pemerintah pusat dan daerah serta regulasi yang mampu mengikuti perkembangan kebutuhan investasi,” pungkasnya.(yud)