WALHI: Target Pertumbuhan Ekonomi 8% Prabowo-Gibran Berpotensi Tekanan Pada Lingkungan

Desanesia – Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup 2026, WALHI mengajak publik untuk melihat kondisi lingkungan hidup Indonesia yang terus mengalami penurunan kualitas, Jumat, (5/6).

Deforestasi, alih fungsi ruang, peningkatan emisi gak efek rumah kaca hingga semakin intensnya bencana ekologis, merupakan sebuah sinyal bahwa krisis saat ini adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh Indonesia.

Ahlul Fadli, Manajer Advokasi dan Kampanye, WALHI Riau, mengatakan bahwa di Sumatera, bentang alam Bukit Barisan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat dan penyangga ekosistem terus mengalami tekanan akibat ekspansi industri ekstraktif. Dampaknya terlihat dari meningkatnya bencana ekologis seperti banjir dan longsor yang terjadi di berbagai wilayah di Sumatra. Sementara itu di Riau, saat ini tengah mengalami kehilangan hutan alam secara masif dalam tiga dekade terakhir.

“Di Riau sendiri, selama 30 tahun terakhir, hutan alam yang tadinya 5 juta hektare berkurang menjadi 1,3 juta hektare. Riau juga didominasi lahan gambut, hampir seluas 60%, yang hingga bulan Oktober berada pada status siaga darurat yang seharusnya diproteksi oleh negara. Namun faktanya, ekspansi industri perkebunan kelapa sawit masih masif terjadi yang akhirnya mengorbankan lahan yang seharusnya dapat mengurangi dampak krisis iklim,” jelas Ahlul dalam keterangannya.

Sementara itu, melihat situasi penurunan kondisi lingkungan di Indonesia, generasi muda memiliki peran yang sangat signifikan. Seperti yang disampaikan oleh Nurma Anisa Koordinator Mapala Se-Jabodetabeka, bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam membangun kesadaran lingkungan sekaligus mendorong perubahan kebijakan. Dalam hal ini ia menekankan jika kepedulian terhadap lingkungan tidak cukup hanya diwujudkan melalui aksi-aksi simbolik.

“Kita sebagai orang muda harus lebih melek terhadap isu lingkungan dan krisis iklim. Kami mapala sering melakukan diskusi terkait kerusakan lingkungan. Lalu kami aksi dengan melakukan audiensi dengan pihak kementerian seperti Kementerian Kehutanan. Jadi kita tidak hanya melakukan agenda menanam pohon dan membersihkan sampah di sungai dan pesisir tetapi juga mendorong kebijakan yang lebih baik,” jelas Nurma.

Dalam kesempatan yang sama Eky Priyagung Stand-up Comedian dan Kreator Konten yang peduli dengan isu lingkungan, menegaskan bahwa saat ini kita tengah menghadapi peningkatan krisis lingkungan, tetapi seringkali solusi yang ditawarkan adalah dengan pelabelan hijau terhadap suatu produk.

“Dari krisis lingkungan hari ini kita bisa melihat bahwa negara sudah dijalankan dengan tidak baik-baik saja. Semua hanya label-label saja, green green. Mobil dan motor listrik, nge-chargenya pake listrik yang masih pakai batubara. Sama aja tapi dari kerusakan sebesar ini, yang kritis juga makin banyak,” jelas Eky.

Patria Rizky Ananda, Pengkampanye Iklim dan Isu Global WALHI, menegaskan bahwa kerusakan yang mengakibatkan krisis hari ini adalah akibat dari pembangunan yang masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029. Namun, WALHI menilai target sangat berbahaya, karena berpotensi memperbesar tekanan terhadap lingkungan dan ruang hidup masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi 8% Prabowo-Gibran adalah kebijakan yang mendukung investasi dan ekspansi usaha. Sektor swasta digenjot untuk terus tumbuh karena menyumbang sekitar 90% aktivitas ekonomi nasional. Tapi, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita, petani, nelayan, masyarakat adat, yang sering kali terdampak negatif dari aktivitas sektor swasta tersebut?” Tegas Patria.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup harusnya menjadi pengingat bahwa krisis lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya melalui label hijau semata. Karena untuk menghentikan krisis tersebut diperlukan perubahan arah pembangunan yang menempatkan keselamatan lingkungan dan rakyat sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, negara harus kembali ke mandat konstitusi bahwa lingkungan hidup adalah hak yang tidak boleh dirampas atas nama pertumbuhan ekonomi.