Jalan Rusak di Kembang Tanjong Belum Masuk Skala Prioritas Perbaikan

Desanesia – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pidie mengusulkan anggaran sekitar Rp 9 miliar melalui pos Belanja Tidak Terduga (BTT) 2026 untuk penanganan infrastruktur pascabanjir bandang akhir 2025.

Namun, kerusakan badan jalan di Gampong Puuk, Kecamatan Kembang Tanjong, yang juga terdampak banjir, tidak masuk dalam prioritas penanganan masa transisi.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Pidie, Muntahar, mengatakan anggaran tersebut difokuskan pada penanganan infrastruktur yang dinilai paling mendesak.

“Penggunaan anggaran masa transisi harus benar-benar untuk kebutuhan yang urgent,” kata Muntahar dilansir dari laman AJNN.net, Jumat, (17/4).

Ia menjelaskan, prioritas penggunaan anggaran Rp 9 miliar itu difokuskan pada perbaikan jembatan dan penguatan tebing sungai.

Menurutnya, kondisi jalan di Gampong Puuk masih dapat dilalui sehingga belum masuk kategori mendesak untuk ditangani.

“Penanganan jalan tidak begitu urgent karena masih bisa dilalui. Kalau berlubang bisa ditambal,” ujarnya.

Padahal, jalan lintas Kecamatan Kembang Tanjong–Mutiara Timur di Gampong Puuk kerap memicu kecelakaan. Kondisi badan jalan yang rusak, berlubang, serta tergenang air saat hujan dinilai membahayakan pengguna.

Jalan tersebut merupakan akses penting bagi masyarakat setempat, namun hingga kini belum mendapat penanganan meski terdampak banjir bandang pada akhir 2025.

Salah seorang warga Gampong Puuk, Ramadhan, mengatakan kondisi jalan semakin memburuk saat hujan turun karena dipenuhi genangan air yang menutupi lubang.

“Sering terjadi kecelakaan karena pengendara tidak melihat lubang yang tertutup air. Banyak warga terperosok,” ujarnya, Kamis, (16/4).

Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan agar jalan tersebut aman dilalui dan tidak terus memakan korban. [nfa]