Indeks
Kemendes PDT Siapkan Langkah Strategis Tangani Desa Blank Spot
Desanesia – Keterbatasan akses internet yang dialami ratusan desa di Sulawesi Tengah dinilai berpotensi menghambat transformasi ekonomi desa, terutama pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kondisi tersebut mendorong Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk menjadikan percepatan digitalisasi sebagai prioritas pembangunan wilayah perdesaan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mended PDT), Yandri Susanto, menyatakan kesiapan pemerintah pusat untuk membantu mengatasi persoalan konektivitas, khususnya di 606 desa yang masih berada dalam zona blank spot. Menurutnya, ketimpangan akses digital dapat memperlebar jarak antara desa dan kawasan perkotaan apabila tidak segera ditangani. Yandri menilai pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi kebutuhan mendasar
Bertani Berbasis Data, Cara Desa Krandegan Tekan Risiko Gagal Panen
Desanesia – Perubahan iklim yang kian sulit diprediksi mendorong Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, mengubah cara bertani warganya. Untuk menekan risiko gagal panen dan serangan organisme pengganggu tanaman, petani kini memanfaatkan data cuaca real time sebagai dasar pengambilan keputusan di lahan pertanian. Pendekatan berbasis data tersebut diterapkan setelah pemerintah desa memasang Automatic Weather Station (AWS) atau stasiun cuaca otomatis yang merekam kondisi alam secara berkelanjutan dan menyajikan informasinya melalui aplikasi serta laman resmi desa. Kepala Desa Krandegan, Dwinanto, menyampaikan, pemanfaatan teknologi tersebut dirancang untuk menjawab ketidakpastian cuaca sekaligus membantu petani menghadapi ancaman hama yang selama ini kerap
Inovasi Ketahanan Pangan Antar Desa Kaliwedi Raih Prestasi Nasional
Desanesia – Keberhasilan mengelola potensi lokal secara inovatif ditunjukkan Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, yang mampu menembus prestasi nasional melalui penguatan program ketahanan pangan berkelanjutan. Capaian tersebut membuktikan, desa memiliki kapasitas besar untuk tumbuh mandiri dan berdaya saing. Melalui pengelolaan ketahanan pangan yang terintegrasi, Desa Kaliwedi berhasil meraih Juara I Lomba Inovasi Ketahanan Pangan Desa dan Perdesaan Tahun 2025, sekaligus dinobatkan sebagai Utusan Terbaik Pemdes dan Kelurahan Award Tingkat Nasional Tahun 2025. Penghargaan diserahkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Yandri Susanto, kepada Kepala Desa Kaliwedi, Daryono, dalam rangkaian puncak peringatan Hari Desa Nasional yang dipusatkan di Kabupaten Boyolali,
MK Pertegas Perlindungan Wartawan, Kerja Jurnalistik Tidak Bisa Langsung Dituntut Pidana
Desanesia – Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan tafsir baru terhadap perlindungan hukum bagi wartawan setelah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) atas Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Putusan tersebut menegaskan batasan penerapan sanksi pidana maupun perdata terhadap karya jurnalistik yang dijalankan secara sah dan profesional. Dalam putusannya, MK menekankan, wartawan tidak dapat langsung diproses secara pidana atau perdata atas produk jurnalistik tanpa melalui mekanisme penyelesaian yang diatur dalam UU Pers. Ketua MK Suhartoyo menyampaikan, frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan
Kabupaten Bekasi Tanpa Desa Tertinggal: Strategi Pembangunan Mandiri dan Maju
Desanesia – Kabupaten Bekasi mencatat kemajuan dalam pembangunan desa serta mampu berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah dan nasional. Data terbaru menunjukkan, desa-desa di Bekasi kini berada pada level mandiri, maju, atau berkembang, tanpa satupun desa tertinggal. Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja membeberkan data tersebut dalam apel pagi sekaligus peringatan Hari Desa Nasional 2026 di Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi, Senin, 19 Desember 2026. Asep menekankan, capaian pembangunan desa tidak hanya terlihat dari indikator administratif, tetapi juga merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, aparat desa, dan warga. “Momentum ini mengajak kita semua untuk merefleksi kembali peran strategis desa sebagai fondasi utama pembangunan daerah
Ivan Batubara Ajak Alumni Smansa Medan Berkontribusi untuk Masyarakat dan Bangsa
Desanesia – Penguatan peran alumni sebagai kekuatan sosial, pendidikan, dan jejaring profesional menjadi fokus utama Ikatan Alumni (Ikal) SMA Negeri 1 (Smansa) Medan untuk lima tahun ke depan. Orientasi tersebut menandai arah baru organisasi alumni dalam memperluas kontribusi nyata bagi almamater, masyarakat, dan pembangunan sumber daya manusia. Arah tersebut ditegaskan seiring dilantiknya Pengurus Pusat Ikal Smansa Medan periode 2025–2030 di Hotel Santika Premiere Dyandra Convention Centre Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Kota Medan, Jumat, 16 Januari 2026. Dalam kesempatan tersebut, Ivan Iskandar Batubara dikukuhkan sebagai Ketua Umum bersama jajaran pengurus lainnya. Ivan Iskandar Batubara sebelumnya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua
Dorong Desa Peduli Lingkungan, DPD RI-Kemendes PDT Siapkan Penghargaan Green Village
Desanesia – Peran desa dalam menjaga kelestarian lingkungan dipandang sebagai fondasi penting bagi kualitas hidup masyarakat sekaligus keberlanjutan pembangunan daerah. Perspektif tersebut sejalan dengan agenda Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang menempatkan isu ekologi sebagai bagian dari penguatan demokrasi dan pembangunan nasional. DPD RI bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bahkan berencana memberikan penghargaan kepada desa yang berhasil mempertahankan kelestarian lingkungannya. Penghargaan akan diberikan bagi desa paling hijau atau green village sebagai bentuk dorongan agar desa semakin peduli terhadap aspek ekologis. Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menegaskan, praktik pelestarian lingkungan di tingkat desa memiliki
Ratusan Koperasi Desa Merah Putih di Sumsel Bersiap Masuk Tahap Operasional
Desanesia – Perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Sumatera Selatan mulai terlihat dari kesiapan unit untuk memasuki tahap operasional. Ratusan koperasi yang telah terbentuk kini menyiapkan gerai usaha sebagai sarana penggerak ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sumatera Selatan mencatat, hingga Januari 2026, sebanyak 715 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari total 3.258 unit telah mulai mempersiapkan pendirian gerai usaha. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumsel, Amiruddin, menyampaikan, gerai koperasi dirancang untuk menjalankan beragam jenis usaha, antara lain simpan pinjam, perdagangan umum, penjualan sembako, unit jasa pertanian, perkebunan, serta sektor usaha lainnya. “Kami berupaya
Aksesibilitas Difabel di Desa Masih Terhambat Data dan Kebijakan
Desanesia – Upaya memperjuangkan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Cirebon terus berlangsung di tengah dinamika pembangunan daerah. Meski berjalan tanpa sorotan besar, langkah-langkah yang ditempuh komunitas difabel perlahan menunjukkan perubahan, mulai dari pendataan di tingkat desa hingga dorongan agar pemerintah daerah menghadirkan regulasi yang berpihak. Forum Komunikasi Difabel Cirebon (FKDC) memandang pendataan warga difabel di tingkat desa sebagai instrumen kunci dalam merumuskan kebutuhan yang tepat sasaran. Hingga saat ini, mereka mencatat masih terdapat wilayah belum memiliki basis data difabel yang memadai. “Desa Belala belum ada datanya, sementara Desa Belawa rencananya Januari atau Februari akan dilakukan pendataan. Itu penting
Aktivis Soroti Keputusan KPK Bebaskan Petinggi Wanatiara dalam OTT KPP Jakut
Desanesia – Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membebaskan salah satu petinggi PT Wanatiara Persada dalam operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara periode 2021–2026 dinilai mengaburkan substansi utama perkara, khususnya soal pertanggungjawaban korporasi dan kewenangan pengeluaran dana dalam praktik suap. Penilaian tersebut disampaikan Koordinator Perkumpulan Aktivis Maluku Utara Jakarta, Yohanes Masudede, yang menyebut pembebasan PS selaku Direktur Sumber Daya Manusia PT Wanatiara Persada dengan alasan kekurangan alat bukti tidak sejalan dengan rangkaian fakta yang sebelumnya disampaikan KPK kepada publik. Dalam penilaiannya, Yohanes merujuk keterangan Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur
