73 Persen Muktamirin Sepakat Ketum PBNU Dipilih lewat AHWA
By Desanesia – Sebanyak 73 persen peserta muktamar (muktamirin) secara resmi sepakat menghentikan mekanisme pemilihan langsung (one man one vote) dan mengembalikan penetapan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Melalui voting dalam Sidang Pleno III, penentuan nakhoda PBNU masa bakti 2026-2031 kini dipasrahkan kembali pada Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang berlangsung di Gedung Serbaguna (GSG) Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur pada Minggu, (30/6) dini hari.
Mekanisme penunjukan oleh tim Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) serta restu dari Rais ‘Am PBNU terpilih. Langkah ini diambil guna menjaga marwah organisasi dan menegaskan kembali supremasi syuriyah (dewan ulama).
Pimpinan Sidang Pleno, Prof. Muhammad Nuh, memaparkan bahwa dari total 552 peserta berhak suara yang hadir, mayoritas utusan pengurus wilayah dan cabang menghendaki adanya perubahan mendasar pada tata cara pemilihan kepemimpinan tertinggi NU.
“Dari seluruh 552 suara yang hadir, sebanyak 401 suara atau sekitar 73 persen menghendaki adanya perubahan di dalam mekanisme pemilihan. Yang memilih untuk tetap (sistem langsung) ada 150 suara, dan 1 suara tidak sah,” ucapnya.
Ia menjelaskan, dorongan perubahan ini bersumber dari aspirasi kuat arus bawah yang ingin menjauhkan proses pergantian kepemimpinan PBNU dari potensi politisasi dan dinamika terbuka yang dapat menggerus nilai-nilai pesantren.
“Setelah mendapatkan restu dari Rais ‘Am terpilih, barulah nama-nama kandidat tersebut dipilih dan diputuskan bersama-sama dengan sembilan anggota AHWA,” ujarnya.
Sementara itu, untuk penentuan sembilan anggota AHWA sendiri, setiap cabang dan wilayah mengusulkan sembilan nama kiai sepuh. Sembilan ulama dengan akumulasi suara tertinggi ditetapkan sebagai anggota AHWA yang bertugas memilih Rais ‘Am PBNU.
Mekanisme baru ini diharapkan menjadi penanda menguatnya kembali tradisi musyawarah dan penghormatan kepada para kiai sepuh dalam menentukan arah kepemimpinan PBNU untuk lima tahun ke depan.
