Desanesia. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) harus melibatkan masyarakat setempat.
Dengan keterlibatan masyarakat itu diharapan bisa meningkatkan pemberdayaan dan meningkatkan perekonomian warga.
Menteri yang akrab disapa Gus Halim menyampaikan hal ini saat mengunjungi Kalasan Valley di Desa Kalasan, Selomartani, Sleman, DIY, Sabtu (2/3).
Kalasan Valley ini berisikan sembilan usaha rintisan (startup) yang bergerak di pertanian, peternakan, perkebunan dan teknologi.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Halim menyapa puluhan manager BUMDesa yang berasal dari Sulawesi Barat (Sulbar).
Para manager itu belajar tentang pengelolaan BUMDesa dari pengelola Kalasan Valley selama tiga minggu.
Gus Halim berpesan kepada puluhan manager BUMDesa tentang dua hal yang bisa dikembangkan oleh BUMDesa.
Pertama, fungsi kepemilikan dan fungsi manajemen, serta kepemilikan masyarakat.
“Ini menarik karena seharusnya BUMDesa tidak memikirkan dirinya sendiri tapi harus libatkan masyarakat,” kata Profesor Kehormatan UNESA ini.
Menurut Gus Halim, hal itu sangat bagus karena inti dari pemberdayaan adalah keterlibatan masyarakat.
“Ini yang selalu saya tekankan kalau BUMDesa atau BUMDesma harus melibatkan masyarakat. Selalu saya tekankan BUMDesa tidak boleh punya unit usaha yang sudah jalan di masyarakat. Ini jadi larangan keras karena kehadiran BUMDesa harusnya memberikan keuntungan yang maksimal bagi warga masyarakat,” tegas Doktor Kehormatan dari UNY ini.
Di Kalasan Valley, Gus Halim mengunjungi peternakan domba dan kambing dan mendapatkan penjelasan penggunaan aplikasi untuk mengetahui dan memantau kondisi ternak yang dikelola Sinergi Farm.
Di antaranya seperti informasi umur, status ternak, jenis pakan, berat badan hingga status kesehatan.
Gus Halim selanjutnya melakukan penanaman pohon sawo kecik dan kepal yang diharapkan jadi semangat untuk berbuat kebaikan.
Turut mendampingi Gus Halim, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Harlina Sulistyorini, Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlaela, Direktur Perwujudan Kawasan Transmigrasi Bambang Widyatmiko dan Kepala BBPPMDDTT Widarjanto. [nto]
