Desanesia. Percepatan penurunan stunting masih menjadi program prioritas Pemerintah Pusat sebagaimana telah termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sejak 2020 hingga 2024. Ditargetkan setiap pemerintah daerah bisa menurunkan prevelensi stunting hingga 14 persen.
Sebagai apresiasi, Pemerintah Pusat memberikan reward kepada setiap daerah yang berhasil menurunkan kasus stunting, penghargaan itu berupa dana Fiskal yang bersumber dari APBN. Salah satu daerah yang mendapatkan dana tersebut yakni Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.
Tidak tanggung-tanggung Pemkab Seluma mendapatkan dana insentif Fiskal mencapai Rp 5,7 Miliar pada tahun 2023 yang lalu. Tujuannya diberikan dana tersebut tidak lain untuk mendukung program pengentasan angka stunting namun kasus stunting di Seluma kian meningkat.
Berdasarkan data dari Elektronik Pelaporan Pencatatan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) Dinkes Seluma di tahun 2023, terdapat 663 balita dari 12.000 balita yang terkena stunting atau gangguan pertumbuhan tidak wajar pada anak.
Data EPPGBM tersebut diinput oleh petugas di Puskesmas berdasarkan jumlah balita yg hadir diposyandu. Hal tersebut menunjukkan bahwa kasus stunting kini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 4,2 persen hingga ke 5,5 persen.
Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Seluma yang sekaligus sebagai Wakil Bupati, Gustianto membenarkan bahwa dalam kurun waktu empat bulan ini kasus stunting telah naik di angka 24 persen.
“Iya, sekarang naik lagi angka stunting yang saat ini sudah di angka 25 persen lebih dari sebelumnya 22,1 persen,” terang Gustianto yang juga Wabup Seluma ini, Jum’at (3/5) lalu.
Lebih lanjut Gustianto mengakui, jika sebelumnya klaim turunnya kasus stunting belum dapat dipastikan karena hitungan persentase yang dilakukan hingga saat ini masih belum objektif namun sudah secara subjektif bahwa kasus stunting berpotensi kian meningkat.
“Potensi peningkatan kasus stunting ini ada, jadi kita lihat sekarang ada pola asuh anak yang keliru dan salah. Kedepannya akan kita giatkan sosialisasi terkait bagaimana anak bisa terhindar dari kasus stunting, termasuk soal pola asuh anak,” ungkap dia.
Sementara musabab naiknya kasus stunting bisa jadi karena tidak maksimal realisasi dana fiskal stunting yang sebelumnya sudah diberikan kepada Pemkab Seluma.
Padahal amanat dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat menyerahkan reward dana fiskal itu bisa dipergunakan sebaik-baiknya untuk percepatan penurunan stunting. [rah]
