Dana Abadi Kebudayaan Diproyeksikan Naik, Fadli Zon Soroti Hambatan Birokrasi Akses

Desanesia – Rencana pemerintah untuk meningkatkan besaran alokasi Dana Abadi Kebudayaan pada 2026 mendapat perhatian khusus dari Kementerian Kebudayaan.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan, penambahan anggaran tidak akan memberi dampak berarti apabila mekanisme akses bagi pelaku seni dan budaya masih berbelit dan cenderung eksklusif.

Dalam pandangannya, persoalan utama terletak pada sulitnya pelaku budaya, terutama komunitas adat, menjangkau Dana Abadi Kebudayaan. Hambatan tersebut muncul akibat prosedur berbasis digital yang dinilai terlalu kaku dan sarat birokrasi.

“Dana ada, tapi aksesnya belum ramah. Ini masalah nyata di lapangan,” kata Fadli Zon dalam rapat Dewan Penyantun Dana Abadi Pendidikan 2026 di Kemenko PMK, Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026.

Ia menegaskan, kebudayaan perlu ditempatkan sebagai penggerak ekonomi sekaligus instrumen soft power nasional. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan budaya berkelas dunia, termasuk temuan lukisan gua tertua yang diperkirakan berusia sekitar 51.200 tahun, yang berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi budaya di tingkat global.

Atas dasar itu, Fadli mengusulkan agar prioritas pengembangan bidang STEM diperluas menjadi STEAM dengan penekanan pada aspek seni. Usulan tersebut dinilai krusial untuk menyiapkan sumber daya manusia, seperti ahli museum dan pakar kebudayaan, sejalan dengan agenda revitalisasi museum sebagai pusat aktivitas budaya dan ekonomi.

Di sisi lain, Pelaksana Tugas Direktur Utama LPDP Sudarto menyampaikan bahwa proyeksi pendanaan tahun 2026 disusun dengan asumsi konservatif. Namun, ia membuka peluang realisasi yang lebih agresif melalui penerapan skema soft budget constraint yang akan dievaluasi secara berkala sepanjang tahun.

Menko PMK Pratikno turut menambahkan, pengembangan sumber daya manusia nasional tidak cukup hanya berfokus pada pencetakan talenta. Menurutnya, upaya tersebut juga harus diarahkan pada pemertahanan serta integrasi talenta dengan industri strategis. Ia mendorong pembentukan satuan tugas beasiswa dan riset agar sejalan dengan sasaran pembangunan jangka panjang.

Rapat tersebut menegaskan, peningkatan dana harus diiringi dengan tuntutan agar pengelolaannya lebih inklusif, berdampak nyata, dan mampu langsung menjangkau para pelaku budaya.