Mendes Yandri Dorong Integrasi Kredit Program Perumahan dengan Ekonomi Rakyat di Perdesaan

Desanesia – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mendorong integrasi Kredit Program Perumahan (KPP) dengan penguatan ekonomi kerakyatan guna mempercepat pemerataan pembangunan di 75.266 desa di seluruh Indonesia.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi pembiayaan perumahan yang dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta jajaran pemerintah daerah di Kabupaten Serang, Banten, Kamis (19/11).
Yandri menegaskan bahwa tolok ukur kemajuan desa tidak cukup dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga melalui terpenuhinya akses dasar masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, sanitasi, air bersih, serta ketersediaan hunian yang layak. Menurutnya, kemandirian puluhan ribu desa merupakan fondasi utama dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.
“Pemerataan pembangunan dimulai dari desa. Ketika warga memiliki rumah yang layak dan usaha mereka tumbuh, daya beli masyarakat akan meningkat dan ekonomi desa menjadi kuat,” ujar Yandri dalam sambutannya di hadapan para kepala desa, pendamping desa, dan tokoh masyarakat setempat.
Kementerian Desa dan PDT berkomitmen memperluas jangkauan pemanfaatan KPP agar keluarga di wilayah perdesaan memiliki akses pembiayaan yang lebih mudah, terjangkau, dan berkeadilan untuk membangun maupun memperbaiki tempat tinggalnya.
Program ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas permukiman warga, tetapi juga menggerakkan sektor usaha konstruksi lokal serta menciptakan lapangan kerja baru di tingkat kampung.
Pada kesempatan yang sama, pemerintah turut menyerahkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan secara simbolis kepada warga penerima manfaat sebagai dukungan pembiayaan hunian yang layak dan sehat.
Khusus di wilayah Kabupaten Serang, tercatat sebanyak 1.788 unit dari total 7.112 rumah tidak layak huni (RTLH) telah memperoleh alokasi penanganan renovasi dari Kementerian PKP.
Melalui sinergi lintas kementerian dan dukungan pendataan sosial ekonomi yang akurat dari BPS, program peningkatan kualitas hunian di perdesaan diharapkan berjalan tepat sasaran sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat akar rumput secara berkelanjutan di seluruh wilayah Nusantara. Penataan lingkungan permukiman yang sehat diyakini mampu mendorong produktivitas warga desa.[yud]









