Mahasiswa dari Berbagai Kampus Gelar Aksi di Tugu Tani, Sampaikan Lima Tuntutan kepada Pemerintah

Desanesia– Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10). Aksi yang dimulai pukul 15.00 WIB tersebut diperkirakan diikuti 500 hingga 700 peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Koordinator BEM Universitas Indonesia (UI), Hafidz Hernanda, mengatakan mahasiswa sengaja tidak mengenakan jas almamater agar dapat membaur dengan masyarakat sipil. Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya membangun gerakan yang lebih inklusif.

“Kali ini kawan-kawan BEM UI akan mengadakan aksi tidak menggunakan almamater sama sekali agar kita bisa lebih inklusif dan membaur dengan masyarakat sipil,” ujar Hafidz setelah mengikuti mimbar bebas di Tugu Proklamasi, Jakarta.

Aksi tersebut juga menjadi momentum evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hafidz menilai masyarakat perlu menyuarakan aspirasi terkait berbagai persoalan yang dihadapi selama pemerintahan berjalan.

“Kami rasa dalam dua tahun Prabowo-Gibran ini, tentu kita harus turun sebagai rakyat. Semua orang yang saat ini di bawah penindasan bisa melakukan hal tersebut,” katanya.

Komite Sadar terdiri atas perwakilan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Brawijaya (UB), Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), UPN Veteran Yogyakarta, serta Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Kalimantan Selatan.

Dalam aksi tersebut, perwakilan ULM turut mengangkat persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Hafidz menyebut mahasiswa dari Kalimantan membawa suara warga yang mengalami langsung dampak asap kebakaran.

“Merekalah sebenarnya perwakilan dari Kalimantan yang merasakan sesaknya napas akibat karhutla,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi potensi provokasi maupun penyusupan, mahasiswa menyiapkan mekanisme pengamanan internal. Mereka juga telah menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan aksi kepada kepolisian.

Hafidz menegaskan bahwa penyampaian pendapat melalui demonstrasi merupakan hak warga negara.

“Surat ini bukan izin, tapi pemberitahuan. Aksi dan demonstrasi merupakan hak kita sebagai rakyat Indonesia,” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, Komite Sadar membawa lima tuntutan utama. Pertama, menetapkan karhutla dan bencana banjir sebagai bencana nasional, menjamin serta memulihkan kesehatan warga, dan menindak korporasi yang bertanggung jawab melalui proses hukum serta pencabutan izin.

Kedua, memperbaiki tata kelola kebijakan ekonomi dan memulihkan kepercayaan pasar. Ketiga, menghentikan pembatasan kebebasan berpendapat. Keempat, memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kelima, menurunkan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik serta memperluas akses yang merata bagi masyarakat. [nfa]