Pramono Bongkar JPO Lama di Rasuna Said untuk Prioritaskan Aksesibilitas Disabilitas dan Lansia

Desanesia – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memutuskan membongkar Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) lama di Jalan H.R. Rasuna Said dan mengoptimalkan JPO integrasi yang terhubung dengan Stasiun LRT Rasuna Said dan Halte Transjakarta. Keputusan tersebut diambil setelah meninjau langsung kedua JPO yang berada berdekatan di Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu, (9/8).

Alasan utama pembongkaran adalah komitmen untuk meningkatkan aksesibilitas dan inklusi bagi penyandang disabilitas dan kelompok lansia di Jakarta. JPO integrasi yang lebih baru telah dilengkapi fasilitas yang lebih lengkap dan memenuhi standar aksesibilitas, sementara JPO lama belum memiliki fasilitas pendukung yang memadai.

JPO integrasi dinilai lebih memenuhi kebutuhan pengguna karena telah dilengkapi lift dan guiding block, sehingga lebih ramah bagi penyandang disabilitas dan lansia. Fasilitas-fasilitas tersebut memastikan bahwa setiap pengguna, tanpa memandang kemampuan fisik, dapat menyeberang dengan aman dan nyaman.

Sementara itu, JPO lama belum memiliki fasilitas aksesibilitas yang memadai. Kondisi ini membuat pengguna dengan mobilitas terbatas mengalami kesulitan untuk menggunakan penyeberangan tersebut.

“Yang satu akan kita bongkar. Alasannya karena yang satu itu betul-betul tidak ramah terhadap disabilitas. Kalau kita sambungkan, ada beda ketinggian yang cukup tinggi,” ujar Gubernur Pramono.

Pemprov DKI Jakarta juga mempertimbangkan opsi menyambungkan kedua JPO, namun keputusan itu ditolak karena alasan teknis yang berdampak pada aksesibilitas pengguna. Terdapat perbedaan ketinggian lantai sekitar 75 sentimeter antara kedua JPO, yang berpotensi mengurangi kenyamanan dan aksesibilitas pengguna, terutama bagi kelompok rentan.

Gubernur Pramono menjelaskan bahwa kedua JPO sebenarnya memiliki fungsi yang sama. Namun, karena perbedaan standar pembangunan dan waktu konstruksi, fasilitas keduanya berbeda signifikan.

“Dua-duanya ini fungsinya sama persis. Cuma yang satu dibuat oleh Pemerintah DKI Jakarta lebih lama, sementara yang satu lagi dibuat oleh LRT dan KAI lebih baru,” katanya.