BMKG Ajak Lintas Sektor Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi El Niño 2026

Desanesia– Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Niño yang diperkirakan mencapai kategori kuat pada tahun 2026.

Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko kekeringan, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara, hingga potensi tekanan terhadap inflasi daerah.

Hal ini disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, saat menjadi narasumber pada Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Niño dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta, Senin (29/6).

Kegiatan yang dipimpin Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian tersebut turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kantor Staf Presiden (KSP), pimpinan tinggi kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia.

Dalam paparannya, Faisal menjelaskan perkembangan terbaru fenomena El Niño 2026 beserta potensi dampaknya terhadap kondisi iklim nasional. Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, El Niño telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98 persen, sehingga berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di bagian selatan garis khatulistiwa selama puncak musim kemarau.

“Fenomena El Niño merupakan fenomena iklim global yang memengaruhi distribusi curah hujan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Namun perlu dipahami bahwa El Niño dan musim kemarau adalah dua hal yang berbeda. Musim kemarau merupakan siklus tahunan, sedangkan El Niño terjadi secara periodik dan dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau,” ujar Faisal.

Ia menjelaskan bahwa El Niño diperkirakan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Namun demikian, kondisi tersebut tidak berarti Indonesia akan mengalami kemarau sepanjang periode tersebut.

“Yang perlu kita waspadai bukan lamanya El Niño, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan,” jelasnya.

Menurut Faisal, wilayah yang berpotensi mengalami dampak paling signifikan meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan.

Pada periode Juli hingga Oktober 2026, curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan berada di bawah normal dibandingkan rata-rata klimatologis.

Selain berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air, El Niño juga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara akibat meningkatnya konsentrasi polutan, serta gangguan kesehatan masyarakat seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan penyakit akibat paparan suhu panas.

Di sektor pangan dan pertanian, BMKG mengingatkan adanya risiko gangguan fase pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas, hingga peningkatan potensi puso akibat defisit air.

Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini melalui penyesuaian pola tanam, pengelolaan irigasi yang lebih efisien, serta pemanfaatan informasi iklim sebagai dasar pengambilan keputusan di sektor pertanian.

“Kesiapsiagaan harus dilakukan secara lintas sektor. Risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara, hingga kesehatan masyarakat perlu diantisipasi sejak dini melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Menurutnya, Indonesia memiliki karakteristik iklim yang beragam karena terbagi ke dalam 699 Zona Musim (ZOM), sehingga strategi mitigasi dan adaptasi perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

“Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Kami mengimbau pemerintah daerah untuk memanfaatkan informasi yang disediakan BMKG dan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis BMKG di wilayah masing-masing agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi lokal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Faisal memaparkan sejumlah rekomendasi mitigasi yang perlu dilakukan oleh berbagai sektor. Pada sektor pengelolaan lahan, perhatian perlu difokuskan pada peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah rawan.

Di wilayah perkotaan, BMKG mengingatkan pentingnya pengendalian emisi kendaraan, penguatan transportasi publik, pengembangan kawasan rendah emisi, serta pembatasan aktivitas luar ruangan ketika kualitas udara memburuk akibat peningkatan konsentrasi polutan selama musim kemarau.

Sementara itu, pada sektor kesehatan, pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kasus ISPA maupun penyakit terkait suhu panas ekstrem seperti heatstroke yang dalam beberapa tahun terakhir semakin sering terjadi di berbagai negara.

BMKG juga menekankan pentingnya integrasi informasi iklim dalam perencanaan ekonomi dan ketahanan pangan. Menurut Faisal, kemarau panjang berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap stabilitas harga pangan dan inflasi daerah.

“Kita harus mempertimbangkan aspek climate risk dalam perencanaan ekonomi dan investasi. Dengan mempertimbangkan risiko iklim secara lebih baik, produktivitas sektor pertanian dan stabilitas ekonomi dapat lebih terjaga,” ungkapnya.

Pada sektor energi, Faisal mendorong optimalisasi pengelolaan waduk dan sumber daya air dengan memanfaatkan informasi prediksi iklim guna menjaga keseimbangan kebutuhan listrik, irigasi pertanian, dan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, ketika El Niño berlangsung bersamaan dengan musim kemarau, volume tampungan air di bendungan dapat berkurang secara signifikan dan berpotensi memengaruhi produksi listrik tenaga air.

Untuk itulah, diperlukan langkah antisipatif melalui pengelolaan sumber daya air yang lebih adaptif, termasuk penguatan cadangan air melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta percepatan diversifikasi sumber energi.

Menutup paparannya, Faisal menegaskan komitmen BMKG untuk terus memantau perkembangan dinamika atmosfer dan iklim secara berkelanjutan serta menyampaikan informasi dan peringatan dini kepada pemerintah maupun masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menghadapi dampak El Niño 2026.

“Saya yakin, dengan koordinasi lintas sektor yang kuat, akan membuat kita bangsa Indonesia jauh lebih tangguh dan siap dalam menghadapi fenomena iklim ini,” pungkasnya.

Melalui penguatan informasi iklim dan koordinasi lintas sektor, BMKG berharap berbagai risiko yang ditimbulkan oleh El Niño dapat diantisipasi sejak dini sehingga dampaknya terhadap masyarakat, ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, dan pembangunan daerah dapat diminimalkan. [nfa]