Sekolah Rakyat Diproyeksikan Jadi Motor Utama Pembangunan SDM Nasional

Desanesia – Arah pembangunan nasional ditegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak berhenti pada capaian ekonomi semata, melainkan berfokus memastikan peningkatan nyata kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Penekanan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Sentul International Convention Centre (SICC), Senin, 2 Februari 2026.

“Kriteria kita adalah maju dan modern, di mana seluruh rakyat mengalami kualitas hidup yang baik. Kita tidak bermimpi hidup seperti negara lain. Kita hanya mau supaya semua rakyat kita hidup dengan kualitas yang baik,” kata Presiden.

Presiden menjabarkan, kualitas kehidupan mencakup pemenuhan gizi yang memadai, akses layanan kesehatan, pendidikan layak, serta tingkat pendapatan yang mencukupi kebutuhan. Seluruh pendekatan dijalankan melalui delapan misi Asta Cita, 17 program prioritas, serta program hasil terbaik cepat.

Dalam pembangunan sumber daya manusia, Presiden memberi perhatian khusus pada Sekolah Rakyat sebagai terobosan yang jarang diterapkan di banyak negara. Program tersebut menyasar anak-anak dari kelompok paling rentan agar memperoleh pendidikan berasrama, sehingga dapat diputus dari lingkar kemiskinan struktural.

Sebagai representasi program pengentasan kemiskinan terpadu, keluarga peserta Sekolah Rakyat juga dilibatkan melalui berbagai program prioritas nasional yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi.

“Anak-anak dari kelompok yang paling tidak mampu kita sekolahkan dalam sekolah berasrama. Kita beri pendidikan yang terbaik. Anak-anak yang tidak mungkin sekolah, kita ambil semua. Tidak boleh ada anak di jalanan yang tidak sekolah,” tegasnya.

Dalam pemaparannya, Presiden turut menampilkan capaian Sekolah Rakyat rintisan yang telah berjalan di 166 titik pada 131 kabupaten/kota di 34 provinsi. Lokasi tersebut tersebar mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali–Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

Presiden juga menyampaikan target pengembangan program tersebut ke depan. Hingga 2029, pemerintah menargetkan pengoperasian 500 Sekolah Rakyat secara nasional dengan kapasitas mencapai 500.000 anak dari keluarga paling rentan.

Menurut Presiden, pencapaian target itu hanya dapat terwujud melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk penyediaan lahan, dukungan layanan dasar, serta penguatan lingkungan sosial di sekitar satuan pendidikan.

Rakornas diikuti 4.011 peserta yang terdiri atas 525 perwakilan tingkat pusat, mencakup menteri koordinator, menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, serta Kepala BIN. Turut hadir 170 wakil menteri dan wakil pimpinan lembaga, pejabat eselon I kementerian dan lembaga, serta perwakilan pejabat utama Mabes TNI dan Mabes Polri.