Kemendes PDT Siapkan Langkah Strategis Tangani Desa Blank Spot

Desanesia – Keterbatasan akses internet yang dialami ratusan desa di Sulawesi Tengah dinilai berpotensi menghambat transformasi ekonomi desa, terutama pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kondisi tersebut mendorong Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk menjadikan percepatan digitalisasi sebagai prioritas pembangunan wilayah perdesaan.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mended PDT), Yandri Susanto, menyatakan kesiapan pemerintah pusat untuk membantu mengatasi persoalan konektivitas, khususnya di 606 desa yang masih berada dalam zona blank spot. Menurutnya, ketimpangan akses digital dapat memperlebar jarak antara desa dan kawasan perkotaan apabila tidak segera ditangani.

Yandri menilai pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat desa, seiring meningkatnya penggunaan telepon pintar dalam aktivitas sehari-hari. Karena itu, pembangunan ekosistem digital terhubung dipandang sebagai fondasi bagi kemajuan desa dalam jangka panjang.

“Kami tadi berdiskusi, bagaimana kita menghadapi persoalan menjadi peluang yang besar. Seperti tadi yang disampaikan Pak Gubernur, masalah internet, ada desa masih blankspot, kalau tidak salah ada 606 Desa. Kemudian ada listrik belum masuk. Dan pengadaan lahan Kopdes,” papar Yandri saat menerima audiensi Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, di Kantor Kemendes PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin, 19 Desember 2026.

Ia menjelaskan, percepatan digitalisasi tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan program strategis nasional di tingkat desa. Keberadaan jaringan internet yang memadai menjadi prasyarat agar Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih serta Badan Usaha Milik Desa mampu beroperasi secara efisien dan berdaya saing.

Sebagai upaya memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal, Yandri menyampaikan rencana kunjungan langsung ke Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut bertujuan meninjau pembangunan, mengawal pelaksanaan program, sekaligus menyerap persoalan riil yang dihadapi pemerintah desa.

Dengan dukungan infrastruktur digital, akses pasar bagi Kopdes dan BUMDes di wilayah Sulawesi Tengah diharapkan semakin terbuka. Produk pertanian maupun kerajinan lokal berpeluang menembus pasar nasional hingga internasional melalui pemanfaatan perdagangan elektronik.

“Nanti kita agendakan bersama Pak Wamen dan Jajaran kami di sini untuk datang ke Sulteng. Kita agendakan pertemuan dengan seluruh Kepala Desa se-Sulteng,” paparnya.

Ia juga menyinggung pengalaman panjang Gubernur Sulawesi Tengah dalam pemerintahan desa hingga nasional, yang dinilai menjadi modal penting dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.

“Alhamdulillah kedatangan tamu top ini, Pak Anwar Hafid, Sahabat saya. Jadi Gubernur Sulteng jadi jam terbang beliau sudah cukup. Mantan Kepala Desa, Mantan Camat, Mantan Bupati, Mantan DPR RI, dan sekarang Gubernur,” kata Yandri.

Sementara Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan, dukungan dan afirmasi dari Kemendes PDT memberikan kepastian arah pembangunan desa di wilayahnya. Ia menilai perhatian pemerintah pusat menjadi harapan bagi masyarakat desa yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.

Menurut Anwar, persoalan sinyal internet tidak hanya berdampak pada layanan digital, tetapi juga memengaruhi kelancaran pembangunan ekonomi desa, termasuk penguatan KDMP.

“Kami ingin menyampaikan kendala soal digitalisasi untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, Pak Menteri. Sebab di wilayah kami, ada 606 Desa itu Blank Spot, dan akses infrastruktur seperti jembatan penghubung yang sering kami temukan di desa-desa kami,” pungkasnya.