Desanesia.id-Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengaku masih sangat kekurangan dalam ketersediaan armada truk pengangkut sampah.
Akibat kurangnya armada, masih banyak masyarakat di 165 desa di KBB yang belum terlayani.
Plt. DLH KBB, Dian Kusmayadi mengatakan, kekurangan armada truk pengangkut sampah menjadi salah satu indikator tidak terlayaninya pengangkutan persampahan di KBB.
“Makanya ketika tidak terlayani, timbul lah permasalahan bagi UPT Kebersihan atau Dinas Kebersihan terkait keberadaan sampah-sampah liar karena masyarakat sebetulnya ingin dilayani,” ucap Dian saat dihubungi, Rabu (23/8).
Dibeberkan Dian, sebelum seperti saat ini memiliki 38 unit armada truk pengangkut sampah, KBB mulanya hanya memiliki 11 unit armada eksisting termasuk empat diantaranya berasal dari hibah Pemerintahan Kabupaten Bandung setelah KBB menjadi daerah otonom pada 2006 lalu.
Ke-38 unit armada, lanjut dia, hingga saat ini masih dipergunakan. Meskipun ada beberapa unit yang dilelangkan karena sudah tidak layak pakai.
“(Ke-38 unit armada eksisting) Kondisinya bukan tidak layak lagi, tapi biaya operasional perbaikannya lebih tinggi,” ujarnya.
Kondisi ideal jumlah armada, dia menerangkan, jumlah semestinya disesuaikan dengan timbunan sampah di KBB yang saat ini dalam kisaran 680 ton/hari dimana untuk satu ritase, truk pengangkut bisa mengangkut sebanyak tiga ton sekali beroperasi.
Akan tetapi, sambung dia, berdasarkan data jumlah penduduk pada tahun 2020 lalu, jumlah penduduk KBB berkisar antara 1.700.000 jiwa dan menghasilkan sampah sebanyak 680 ton perhari yang mana, sebanyak 520 ton sampah tidak terangkut di setiap harinya.
“(Volume sampah) KBB perhari itu 160 ton perhari sampah terangkut, yang terlayani untuk 10 kecamatan. Itu pun tidak seluruh desa dan RW terlayani, hanya wilayah-wilayah yang istilahnya wilayah perkotaan yang baru terlayani,” bebernya.
Dengan belum optimalnya layanan pengangkutan sampah, dia mengharapkan, pada tahun 2024 nanti, bisa terealisasi penambahan armada truk pengangkut sampah.
“Mudah-mudahan saja pengadaan kendaraan sekarang itu tidak di DLH tapi di PUTR. Mudah-mudahan hasil rapat kemarin itu di kisaran delapan unit untuk armada di tahun 2024,” katanya.
Disinggung soal Kompensasi Dampak Negatif (KDN) sampah, dia menjelaskan, sudah terbentuk di tiga desa yakni, Desa Sarimukti, Desa Rajamandala, serta Desa Mandalasari, Kecamatan Cipatat, KBB.
“Rp50 ribu per ton dan di tahun kemarin saja di kisaran Rp1,5 miliar untuk anggaran kompensasi pertahunnya,” tukasnya. [rah]
